Bisnisia.id | Dunia – Presiden AS Donald Trump sepakat menutup Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) setelah pembahasan mendalam dengan miliarder Elon Musk , yang selama beberapa hari terakhir mengambil kendali atas lembaga tersebut.
Seperti diberitakan Reuters, keputusan ini diambil setelah dua pejabat tinggi keamanan USAID, John Voorhees dan Brian McGill , menolak menyerahkan dokumen rahasia kepada tim inspeksi pemerintah yang dipimpin oleh Musk. Meski sempat ditolak, tim yang tergabung dalam Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) akhirnya mendapatkan akses ke dokumen tersebut, termasuk laporan intelijen, meskipun tanpa izin keamanan yang cukup.
Musk, yang semakin kritis terhadap USAID, menyebut lembaga ini sebagai organisasi kriminal yang perlu dibubarkan. Penutupan USAID sejalan dengan upaya pemerintah Trump merampingkan program federal, termasuk memangkas aturan dan anggaran bantuan luar negeri.
“Saya suka konsepnya (USAID), tetapi mereka ternyata adalah penganut paham kiri radikal yang gila,” ujar Trump saat ditanya soal keputusan ini.
Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, situs resmi USAID menghilang tanpa penjelasan, dan ratusan program bantuan di lebih dari 100 negara terhenti. Menteri Luar Negeri Bantuan Marco Rubio mengumumkan bahwa dana kemanusiaan, pembangunan, dan keamanan telah dihentikan.
Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat menyalurkan $72 miliar dalam bentuk bantuan luar negeri, sebagian besar melalui USAID. Dana ini mencakup berbagai program, mulai dari kesehatan perempuan di zona konflik, akses air bersih, hingga program antikorupsi.
Meskipun AS merupakan donor terbesar dunia—menyediakan 42% dari seluruh bantuan kemanusiaan yang dilacak PBB pada tahun 2024 —total anggaran bantuan luar negeri ini masih kurang dari 1% dari anggaran federal AS .
Kini, ada kemungkinan USAID akan ditempatkan di bawah Departemen Luar Negeri , yang dapat berdampak besar pada distribusi bantuan global. Pejabat Gedung Putih menyebut Trump telah “mempercayakan Elon untuk mengawasi efisiensi lembaga ini.”
Namun, kebijakan ini menuai kritik. Partai Demokrat menilai bahwa penghapusan independensi USAID memerlukan persetujuan Kongres. Senator Brian Schatz menegaskan bahwa langkah tersebut ilegal dan berbahaya bagi warga Amerika di dalam maupun luar negeri.
“Apa yang terjadi di USAID melanggar hukum,” tegas Schatz kepada Reuters.
Keputusan penutupan USAID semakin menegaskan pengaruh kuat Musk dalam pemerintahan Trump. Pekan lalu, tim Musk di Departemen Efisiensi Pemerintah juga berhasil mengakses sistem pembayaran Departemen Keuangan dan bahkan mengunci beberapa karyawan dari komputer mereka.
Di lingkungan USAID, ketegangan meningkat setelah dua pejabat senior diberi cuti karena menolak menyerahkan dokumen kepada tim Musk. Sementara itu, para staf USAID menggelar aksi protes, membawa spanduk bertuliskan “USAID menyelamatkan nyawa” , sebagai bentuk persetujuan terhadap kebijakan ini.
Meski menuai protes, Trump menegaskan bahwa ia tidak melihat perlunya tindakan Kongres terkait penghapusan USAID.
