Bisnisia.id | Jakarta – Laporan terbaru dari Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), berjudul “Netting Profits, Risking Lives: The Unresolved Human and Environmental Exploitation at Sea”, mengungkap dugaan praktik kerja paksa serta eksploitasi finansial yang dialami oleh awak kapal perikanan (AKP) migran Indonesia di kapal berbendera Taiwan.
Laporan ini, yang menganalisis 10 kasus berdasarkan aduan yang diterima SBMI dari 2019 hingga 2024, menyoroti hubungan praktik kerja paksa di kapal dengan industri tuna kalengan yang beroperasi di Amerika Serikat. Selain itu, ditemukan dugaan keterlibatan agen perekrutan di Indonesia yang turut mendapatkan keuntungan dari penderitaan para nelayan migran.
Desakan untuk Perubahan
Menurut data SBMI-Greenpeace (2015–2020), sedikitnya 11 awak kapal Indonesia menjadi korban kerja paksa di kapal asing, beberapa di antaranya meninggal dan jasadnya dibuang ke laut.
Hariyanto Suwarno, Ketua Umum SBMI, mengatakan ntuk mendukung perlindungan pekerja migran, SBMI dan Greenpeace melakukan aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta, mendesak Presiden untuk segera meratifikasi Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Nelayan Migran Indonesia.
“Masalah ini adalah bentuk perbudakan modern yang terus terjadi. Pembiaran terhadap masalah ini merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia,” ujar Hariyanto dalam keterangan resminya, pada Senin, (09/12/2024)..
Sorotan Laporan, Perbudakan Modern di Laut
Laporan ini menyebutkan bahwa AKP migran Indonesia mengalami beragam bentuk kerja paksa yang sesuai dengan indikator Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), meliputi:
– Penipuan (100% kasus).
– Penahanan dokumen pribadi (100% kasus).
– Penyalahgunaan kerentanan (92% kasus).
– Jeratan utang (92% kasus).
Eksploitasi Finansial
- Biaya Perekrutan Tinggi
Nelayan migran dipaksa membayar biaya perekrutan sebesar USD 491–1.950 (sekitar Rp 7,6 juta–Rp 31 juta), melanggar UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Penahanan Gaji
Upah ditahan hingga 20 bulan, membuat keluarga nelayan berada dalam krisis ekonomi.
- Tidak Ada Kompensasi
Dalam satu kasus, seorang pekerja dengan cedera mata tidak menerima kompensasi yang layak meski nilainya setara 25 kali gaji bulanan.
Perikanan Ilegal (IUU Fishing)
Sebanyak enam dari 12 kapal berbendera Taiwan terindikasi melakukan kegiatan ilegal, seperti:
– Transshipment ilegal di laut dengan mematikan sistem AIS (Automatic Identification System).
– Operasi tanpa izin di yurisdiksi tertentu.
– Shark finning, yakni praktik memotong sirip hiu dan membuang tubuhnya ke laut.
Keterlibatan Merek Tuna Kalengan Global
Empat kapal berbendera Taiwan—Chaan Ying, Guan Wang, Shin Lian Fa No. 168, dan Sheng Ching Fa No. 96—diketahui memasok hasil tangkapannya kepada merek tuna kalengan AS, Bumble Bee, yang dimiliki oleh perusahaan Taiwan, FCF. Relasi bisnis yang berlangsung lama ini menunjukkan keterkaitan merek global dengan dugaan pelanggaran hak pekerja.
Greenpeace dan SBMI mendesak pemerintah Indonesia, Taiwan, dan AS untuk:
– Memperketat regulasi industri perikanan.
– Memastikan korporasi bertanggung jawab atas praktik tidak manusiawi.
– Menyediakan perlindungan hukum bagi pekerja migran.
– Menciptakan industri seafood yang manusiawi dan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Juru Kampanye Laut Senior Greenpeace Asia Tenggara, Arifsyah Nasution mengatakan bahwa laporan ini mungkin hanya puncak dari fenomena gunung es.
“Kami akan terus melakukan investigasi untuk mengungkap sisi kelam industri perikanan global,” tegas Arifsyah.
Laporan ini dirilis bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember, untuk mendorong transformasi menuju industri perikanan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
