Bisnisia.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor perkebunan sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan luas lahan perkebunan mencapai 1,07 juta hektare dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, fokus pengelolaan kini diarahkan pada peningkatan nilai tambah dari hulu ke hilir, dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.
Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Diwarsyah, dalam peringatan Hari Ulang Tahun Perkebunan ke-67 di Banda Aceh, Minggu (8/12/2024).
Diwarsyah menuturkan bahwa sektor perkebunan bukan hanya penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi alat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Perkebunan Aceh memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memberikan nilai tambah maksimal. Ini juga penting untuk mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Diwarsyah.
Mengintegrasikan Roadmap Perkebunan Berkelanjutan
Dalam kerangka keberlanjutan, Pemerintah Aceh telah menyusun roadmap Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023–2045 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023–2026. Kedua dokumen ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2024 sebagai pedoman strategis dalam mengelola sektor perkebunan.
“Dokumen ini menjadi panduan untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor perkebunan tidak hanya mendorong ekonomi tetapi juga mengedepankan tata kelola yang bertanggung jawab, baik terhadap lingkungan maupun sosial,” kata Diwarsyah.
Pendanaan dari berbagai sumber seperti APBN, APBA, APBK, hingga Dana Bagi Hasil (DBH) untuk komoditas seperti kelapa sawit dan tembakau, akan dioptimalkan guna mendukung implementasi roadmap tersebut.
Mengurangi Ketimpangan Melalui Komoditas Lokal
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperkuat plasma nutfah Aceh sebagai dasar pengembangan komoditas unggulan nasional. Beberapa komoditas Aceh yang telah diakui, seperti Kopi Gayo Arabika, Kelapa Dalam Lampanah, dan Lada Lamkuta, menjadi contoh keberhasilan ini.
“Kami mendorong penguatan plasma nutfah dengan membangun kebun sumber benih untuk menjamin ketersediaan varietas unggul. Ini penting agar Aceh tetap menjadi pemain utama di pasar komoditas nasional dan internasional,” tegasnya.
Diwarsyah juga menekankan perlunya pendekatan holistik dalam tata kelola perkebunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk swasta dan lembaga perbankan, untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan berdaya saing tinggi.
Transformasi Perkebunan untuk Masa Depan
Dengan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Aceh, sektor perkebunan telah menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menjadi penopang utama ekspor daerah. Namun, tantangan seperti praktik yang tidak ramah lingkungan dan keterbatasan inovasi teknologi masih menjadi pekerjaan rumah.
Diwarsyah menegaskan bahwa transformasi sektor perkebunan harus dilakukan untuk menjawab tantangan ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat integrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan praktik perkebunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan inklusi sosial adalah prioritas utama kami. Dengan kolaborasi semua pihak, kita dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan,” tambahnya.
Mewujudkan Ekonomi Hijau di Aceh
Komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau juga tercermin dalam pengelolaan perkebunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan. Pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif perkebunan terhadap lingkungan, termasuk melalui adopsi teknologi ramah lingkungan dan tata kelola lahan yang berkelanjutan.
“Aceh harus menjadi pelopor dalam praktik perkebunan berkelanjutan yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah bagian dari visi besar menuju Aceh yang islami, maju, damai, dan sejahtera,” ujar Diwarsyah.
Membangun Masa Depan dari Hulu ke Hilir
Pemerintah Aceh percaya bahwa pengelolaan perkebunan dari hulu hingga hilir adalah kunci untuk menciptakan transformasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan pendekatan ini, tidak hanya petani yang merasakan manfaat langsung, tetapi juga masyarakat luas melalui peningkatan pendapatan daerah, terbukanya lapangan kerja, dan penguatan ekonomi desa.
“HUT Perkebunan ke-67 ini adalah momen refleksi bagi semua pihak untuk terus berinovasi dalam pengelolaan sektor perkebunan. Dari petani hingga pemangku kebijakan, kita semua memiliki peran untuk memastikan Aceh menjadi pusat perkebunan berkelanjutan yang diakui secara nasional dan internasional,” pungkasnya.
