Bisnisia.id | Banda Aceh – Rencana Pj Gubernur Aceh dan PT PEMA untuk mengundang investor dalam pembangunan pabrik minyak goreng di Aceh menuai sejumlah keraguan.
Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, menyatakan bahwa rencana ini bukan sekadar tentang mendirikan pabrik atau memiliki bahan baku di Aceh, tetapi lebih tentang keberhasilan produk tersebut bersaing di pasar domestik yang sudah mapan.
“Pembangunan pabrik minyak goreng di Aceh tidak bisa hanya fokus pada ketersediaan bahan baku atau proses pendirian pabrik saja. Kami mempertanyakan strategi Pj Gubernur dalam menjalin kerja sama lintas daerah, terutama dengan Medan dan Jakarta yang telah menjadi pusat industri minyak sawit. Apakah daerah lain akan menerima keberadaan pabrik baru ini begitu saja, atau justru akan ada persaingan ketat yang bisa memengaruhi kelangsungan bisnis?” ujar Muhammad Nur.
Menurut Muhammad Nur, Aceh saat ini memiliki 54 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Forbina mempertanyakan apakah pemerintah Aceh memiliki data terkait kontrak dan kerja sama yang selama ini terjalin antara PKS di Aceh dengan pabrik pengolahan di luar provinsi.
“Pemerintah Aceh perlu memastikan apakah ada kontrak jangka panjang yang dapat mengikat pemasaran CPO (crude palm oil) dari Aceh, atau justru hanya bergantung pada pasar lokal dengan jumlah penduduk sekitar lima juta jiwa,” lanjutnya.
Baca juga: Aceh Cari Investor Bangun Pabrik Minyak Goreng
Muhammad Nur juga mengungkapkan keraguan terhadap kapasitas PT PEMA, badan usaha milik daerah, dalam menjalankan proyek ini. “Apakah PT PEMA memiliki modal yang cukup serta manajemen bisnis yang kuat, atau hanya akan berfungsi sebagai perantara investor tanpa adanya penjelasan rinci kepada DPRA dan pihak-pihak strategis lainnya? Hal ini perlu diperjelas agar rencana tersebut tidak berakhir dengan masalah anggaran atau potensi penyalahgunaan kebijakan,” katanya.
Selain itu, Muhammad Nur mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak dari proyek ini terhadap petani sawit lokal. “Di Aceh, lahan kelapa sawit sebagian besar dimiliki oleh perusahaan dan koperasi yang bergerak dalam bisnis buah sawit dan CPO. Harga buah sawit saat ini sangat bergantung pada pasar global. Jika tidak ada komitmen harga tampung yang jelas, kehadiran pabrik ini bisa jadi justru merugikan petani karena harga buah bisa tertekan,” ungkapnya.
Soal lahan untuk pembangunan pabrik, Muhammad Nur menyatakan masih ada banyak hal yang perlu diklarifikasi. “Apakah lahan yang akan digunakan milik negara atau milik masyarakat? Pendanaan yang diperlukan juga cukup besar, dan perlu ada kejelasan apakah PT PEMA akan menanggungnya atau langsung menggunakan dana investor yang telah menyatakan minatnya untuk membantu Aceh,” tambahnya.
Baca juga: PT PEMA Nyatakan Kesanggupan Bangun Pabrik Minyak Goreng
Menurutnya, rencana ini penuh tantangan dan membutuhkan kajian mendalam dari semua pihak. “Forbina melihat gagasan ini sudah cukup terlambat dan penuh dinamika. Selama ini, Aceh lebih dikenal sebagai pemasok bahan baku ketimbang sebagai produsen. Tantangan dalam mengubah status ini sangat besar, dan perlu dipertimbangkan secara matang agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Aceh,” pungkas Muhammad Nur.
Forbina berharap agar Pj Gubernur Aceh dan PT PEMA dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada publik mengenai perencanaan, mekanisme kerja sama, dan potensi pasar dari pembangunan pabrik minyak goreng ini.
