Bisnisia.id | Banda Aceh – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, penurunan kemiskinan di pedesaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Proyek dari dana desa ikut menekan angka kemiskinan di Aceh.
Di pedesaan, tingkat kemiskinan turun 1,76 poin menjadi 14,99 persen. Penguatan ekonomi di tingkat tapak membuat peredaran uang di desa semakin masif.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh, Muksalmina mengatakan, salah satu faktor yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di pedesaan adalah adanya perputaran uang yang semakin meluas di tingkat desa.
Baca juga: Program Bansos Turunkan Kemiskinan di Aceh
“Perputaran uang di desa menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan,” kata Muksalmina, Kamis (16/1/2025) kepada Bisnisia.id.
Muksalmina menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 dan peredaran dana desa telah memicu terjadinya perubahan besar di sektor ekonomi desa. Dana desa yang turun hampir 70% ke desa menjadi salah satu pendorong utama dalam membangkitkan ekonomi masyarakat setempat.
Sebelumnya, desa sering kali dipandang sebagai daerah yang terisolasi dari perputaran ekonomi yang dinamis, di mana sebagian besar pendapatan masyarakat bergantung pada sektor jasa yang berkembang di kota.
Namun, sejak kebijakan dana desa digulirkan, situasi ini berubah. Dengan adanya proyek-proyek yang didanai oleh dana desa, masyarakat desa kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan yang tidak bergantung pada musim atau sektor pertanian saja.
Baca juga: Kemiskinan Aceh Sisa 12,64 Persen, Pembangunan Berdampak
Selain dana desa, stimulus pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin pasca-COVID juga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Muksalmina, meskipun Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat dibutuhkan untuk mendukung ketahanan hidup masyarakat yang tidak produktif, langkah selanjutnya adalah berfokus pada pemberdayaan ekonomi.
“Pemberdayaan ekonomi lebih dibutuhkan untuk masyarakat yang masih produktif. Pemberian bantuan tidak bisa terus-menerus, harus ada upaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka,” tambahnya.
Muksalmina juga menegaskan bahwa bantuan BLT sebaiknya hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu bekerja akibat usia atau kondisi kesehatan, sedangkan untuk masyarakat yang masih produktif, fokus harus diberikan pada penyediaan akses pasar dan peningkatan kapasitas produksi.
Lebih lanjut, Muksalmina memberikan contoh konkret bagaimana dana desa berdampak pada mikro ekonomi. Di beberapa desa, ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya bergantung pada bertani kini dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan usaha kecil, seperti penjualan nasi bungkus dan pulut bakar.
“Dengan adanya dana yang berputar di desa, ibu-ibu ini tidak hanya menjual hasil pertanian, tetapi juga produk olahan makanan yang dijual di warung-warung kopi atau pasar,” jelasnya.
Baca juga: Program 3.000 Rumah, Cara Aceh Tekan Kemiskinan
Fenomena ini, menurut Muksalmina, bukanlah hal baru. Bahkan sejak tahun 2008, ketika Alokasi Dana Gampung (ADG) pertama kali digulirkan, dampaknya sudah mulai terasa, meski dalam skala kecil.
Namun, sejak 2015, ketika dana desa semakin besar, dampaknya semakin terasa, dengan lebih banyak desa yang menggerakkan ekonomi mereka sendiri.
Di Aceh, angka kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Namun, Muksalmina optimis jika kebijakan ini terus dipertahankan dan dievaluasi secara berkala, angka kemiskinan di tingkat desa akan terus menurun.
“Jika angka kemiskinan di desa hanya 2%, maka angka kemiskinan di Aceh secara keseluruhan akan semakin kecil,” ujarnya.
Menurut Muksalmina, saat ini terdapat hampir 6.497 desa di Aceh. Jika seluruh desa berhasil mengurangi angka kemiskinan secara signifikan, maka seluruh provinsi Aceh pun akan merasakan dampak positifnya.
Progres ini, memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi, untuk menjaga kebijakan yang sudah berjalan dan memperkuat peran desa sebagai motor penggerak ekonomi.
Baca juga: Otsus Banyak Dipakai untuk Infrastruktur, Kemiskinan Terabaikan
Kunci utama untuk keberhasilan jangka panjang adalah mempercayai kemampuan desa dalam mengelola dana yang ada. Muksalmina berharap agar pemerintah Aceh dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola keuangan yang berkaitan dengan penekanan kemiskinan.
“Pemerintah desa sudah menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola dana desa dengan baik. Kami berharap, ke depannya, ada lebih banyak kepercayaan dari pemerintah untuk memberi kesempatan kepada desa untuk berperan lebih besar dalam pengentasan kemiskinan,” kata Muksalmina.
