Bisnisia.id | Banda Aceh – Provinsi Aceh mencatat tren positif penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Aceh pada periode Maret hingga September 2024 mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 804,53 ribu orang menjadi 718,96 ribu orang, atau berkurang sebanyak 85,57 ribu orang. Penurunan ini setara dengan penurunan persentase kemiskinan sebesar 1,59 persen poin, dari 14,23% menjadi 12,64%.
Penurunan angka kemiskinan ini menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan pencapaian terbesar dalam penurunan jumlah penduduk miskin selama periode tersebut di Indonesia.
Kepala Bappeda Aceh, Dr. H.T. Ahmad Dadek, SH, MH, menjelaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari berbagai program strategis dan kerja sama lintas sektor yang telah dijalankan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: Aceh Barat Hadapi Tantangan Berat Menurunkan Angka Kemiskinan
‘Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini adalah efektivitas program bantuan sosial. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) berhasil menjangkau masyarakat yang membutuhkan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Bantuan ini secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga miskin, sehingga mampu keluar dari jerat kemiskinan,” ungkap Ahmad Dadek, pada Rabu (15/01/2025).
Pembangunan berdampak
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi pendorong utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Sebagai sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung masyarakat Aceh, pertanian menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun dihadapkan pada tantangan inflasi dan nilai tukar petani.
“Program pemberdayaan petani dan peningkatan produktivitas pertanian berhasil menciptakan pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat pedesaan,” jelas Ahmad Dadek.
Investasi pada Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Pembangunan infrastruktur yang masif dalam beberapa tahun terakhir juga memainkan peran penting dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Perbaikan aksesibilitas jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, masyarakat Aceh kini memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka,” jelas Ahmad Dadek.
Baca juga: Jumlah Penduduk Miskin Aceh Berkurang 85.570 Orang
Tidak hanya itu, keberhasilan Aceh dalam menekan angka kemiskinan juga didukung oleh kerja sama multisektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Kolaborasi ini menciptakan sinergi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Stabilitas sosial dan politik di Aceh juga menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merancang dan mengeksekusi program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Meskipun secara keseluruhan Aceh menunjukkan pencapaian yang membanggakan, penurunan angka kemiskinan di wilayah pedesaan tercatat lebih signifikan dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan yang mencapai 63,73 ribu orang, dengan persentase turun dari 16,75% menjadi 14,99%.
Di sisi lain, di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 21,84 ribu orang, dengan persentase turun dari 9,60% menjadi 8,37%. Perbedaan ini didorong oleh berbagai program berbasis desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta bantuan langsung kepada petani dan nelayan yang memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan.
Selain itu, stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama beras dan bahan makanan lainnya, turut membantu rumah tangga miskin dalam menjaga tingkat konsumsi dasar mereka. Meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan dari Rp661.227 per kapita per bulan pada Maret 2024 menjadi Rp665.855 per kapita per bulan pada September 2024, penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan peningkatan pendapatan atau pengeluaran masyarakat yang sebelumnya berada sedikit di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah Aceh juga berhasil menurunkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dari 1,461 menjadi 1,364, serta indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,347 menjadi 0,322. Penurunan ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Aceh semakin mendekati garis kemiskinan, dan kesenjangan di antara mereka juga semakin kecil.
Keberhasilan Aceh dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia. Meski demikian, Kepala Bappeda Aceh, Ahmad Dadek, menekankan pentingnya menjaga momentum ini untuk menghadapi tantangan berikutnya, seperti disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Dengan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (DOK) secara optimal, meningkatkan hasil sektor pertanian dan perikanan, serta melanjutkan program-program pengentasan kemiskinan berbasis desa, Aceh diharapkan mampu menciptakan perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.
