Bisnisia.id | Banda Aceh – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Senin, 4 November 2024.
Rapat yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh Safrizal dari ruang kerjanya di Meuligoe Gubernur Aceh, didampingi oleh sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait lainnya, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Pertanian, dan Dinas Pangan.
Dalam rapat koordinasi ini, pemerintah pusat bersama para kepala daerah membahas upaya strategis dalam menekan angka inflasi yang berpotensi meningkat, terutama menjelang akhir tahun serta mendekati pelaksanaan Pilkada serentak.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Menjelang Pilkada dan akhir tahun, kita harus memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil agar masyarakat tidak terdampak oleh lonjakan harga yang tidak terkendali. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh kepala daerah untuk menjaga pasokan tetap aman dan terkendali,” ujar Tito dalam arahannya.
Tito mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi kini menjadi prioritas di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Dulu, persoalan inflasi mungkin tidak begitu dipahami oleh banyak kepala daerah. Namun, sekarang mereka sudah lebih terlibat langsung dan mengerti pentingnya peran ini,” jelasnya.
Tito mengingatkan agar kepala daerah tidak lengah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok. Salah satu tantangan yang disebutnya adalah fenomena borongan sembako yang sering terjadi menjelang pemilu, yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan mendorong kenaikan harga di pasar.
Sebagai langkah konkret, Kemendagri mendorong setiap daerah untuk merancang kebijakan inflasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. “Peningkatan produksi pangan lokal, penguatan distribusi, dan pengawasan harga di pasar tradisional adalah contoh langkah nyata yang bisa diambil oleh pemerintah daerah,” tambah Tito.
Dia berharap, dengan kebijakan yang terfokus pada aspek-aspek ini, kestabilan harga dapat dijaga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap inflasi tinggi.
Dalam konteks ini, Tito juga menggarisbawahi pentingnya calon-calon kepala daerah yang akan terpilih pada Pilkada 2024 untuk memiliki pemahaman mendalam tentang isu inflasi.
Menurutnya, kesiapan calon pemimpin daerah dalam menangani tantangan ekonomi, termasuk inflasi, akan menjadi faktor penting.
Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA, dalam kesempatan tersebut, menanggapi arahan dari Mendagri dengan komitmen kuat. Ia menyampaikan kepada jajaran SKPA dan instansi terkait di Aceh untuk segera menindaklanjuti arahan yang diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, menjaga kestabilan harga pangan di Aceh adalah hal yang krusial, mengingat banyak masyarakat Aceh yang sangat bergantung pada harga kebutuhan pokok sehari-hari.
“Kita akan tindaklanjuti semua arahan pemerintah pusat ini. Pastikan setiap langkah sudah sesuai dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Segera respons masukan yang diberikan,” tegas Safrizal.
Lebih lanjut, Safrizal menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan tidak terjadi praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang atau harga yang dinaikkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Dalam beberapa kesempatan, Safrizal juga menyampaikan rencana untuk memperkuat cadangan pangan daerah sebagai antisipasi terhadap potensi krisis pasokan yang mungkin terjadi akibat faktor cuaca atau logistik.
Sebagai langkah konkret dalam menjaga inflasi, Pemprov Aceh berencana memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha lokal dan distributor pangan.
Upaya ini, menurut Safrizal, bertujuan untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar dari produsen hingga ke konsumen akhir.
“Kerjasama dengan para pelaku usaha lokal sangat penting agar stok pangan Aceh bisa tetap aman, terutama saat kita mendekati akhir tahun,” ungkapnya.
Pj Gubernur juga menekankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengedepankan penggunaan produk lokal.
“Dengan membeli produk pertanian lokal, masyarakat tidak hanya membantu menjaga kestabilan harga, tetapi juga turut mendukung petani dan ekonomi lokal,” ujarnya. Hal ini juga diharapkan dapat membantu Aceh lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi dari sisi inflasi, terutama di masa-masa kritis.
Mendekati Pilkada serentak, Pj Gubernur Safrizal menyadari pentingnya memastikan kondisi ekonomi yang stabil agar tidak terjadi ketidakpuasan di masyarakat akibat kenaikan harga barang-barang pokok.
Ia pun menekankan perlunya kerja sama seluruh elemen di Aceh, baik pemerintah maupun swasta, dalam menciptakan suasana yang kondusif selama masa kampanye hingga pemungutan suara.
“Pilkada adalah momen penting bagi Aceh. Stabilitas harga barang dan jasa sangat berperan dalam menciptakan ketenangan di masyarakat. Untuk itu, semua pihak harus berkomitmen menjaga harga tetap terkendali agar tidak menimbulkan keresahan,” kata Safrizal.
Dengan adanya koordinasi intensif seperti ini, diharapkan upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif. Langkah-langkah yang dirumuskan dalam rapat ini diharapkan mampu menjaga kestabilan harga, mencegah kelangkaan bahan pokok, serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama momen-momen penting akhir tahun dan Pilkada di Aceh.
