Bisnisia.id | Banda Aceh –Direktur Eksekutif Forum Perkumpulan Bangun Investasi Aceh (For-Bina), Muhammad Nur, meminta Panitia Seleksi (Pansel) dan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh untuk menunda proses penjaringan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Muhammad Nur menyarankan agar Pj Gubernur Aceh bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk Pj Kepala BPMA untuk waktu sementara, hingga Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem) dan Dek Fad, resmi dilantik.
“Lebih baik Gubernur Aceh definitif yang menentukan siapa tokoh yang tepat untuk posisi Kepala BPMA. Meskipun mekanismenya tetap melalui Pansel, proses ini akan lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengelolaan bisnis daerah yang selaras dengan visi kepemimpinan baru,” kata Muhammad Nur kepada media ini Rabu (11/12/2024)
Menurutnya, keputusan ini penting untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang antara Kepala BPMA yang dipilih Pj Gubernur melalui Pansel dengan kebijakan Gubernur terpilih.
“Ini bukan soal siapa yang diangkat, tapi tentang menjaga keselarasan kebijakan dan menghindari konflik yang dapat menghambat pengembangan sektor migas Aceh. Pj Gubernur bersama Kementerian ESDM perlu mempertimbangkan kepentingan jangka panjang ini,” tegasnya.
Sinkronisasi dengan Kepemimpinan Baru
Muhammad Nur juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara waktu pelantikan pemilihan Gubernur Aceh dan proses seleksi Kepala BPMA. Ia menilai, langkah tertunda ini dapat memberikan ruang bagi Mualem dan Dek Fad untuk mempersiapkan arah strategi kebijakan dalam memajukan sektor migas di Aceh.
“Kami percaya, dengan menyerahkan keputusan ini kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, kerjasama antara BPMA dan badan usaha lainnya dapat menjadi modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh,” jelasnya.
Muhammad Nur mengusulkan agar Kementerian ESDM menunjuk Pj Kepala BPMA untuk masa transisi selama tiga bulan. “Dengan demikian, Pansel baru dapat dibentuk setelah pelantikan Gubernur definitif, sehingga proses seleksi lebih sesuai dengan arah kepemimpinan mereka,” tambahnya.
For-Bina berharap permintaan ini mendapat perhatian serius dari Kementerian ESDM. “Kekhawatiran kami adalah ketidaksinkronan antara Pansel saat ini dengan jadwal pelantikan Gubernur terpilih. Maka, penunjukan Pj Kepala BPMA adalah solusi sementara yang paling tepat,”
