BANDA ACEH – Berdasarkan laporan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh, realisasi pendapatan dan belanja Aceh untuk tahun anggaran 2023 mengungguli target yang telah ditetapkan.
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin 22 April 2024, menuturkan, pendapatan direncanakan sebesar Rp10,36 triliun, namun realisasinya mencapai Rp10,5 triliun, melebihi target sebesar 101,29 persen.
Sementara itu, belanja direncanakan sebesar Rp11,62 triliun, dengan realisasi mencapai Rp11,35 triliun atau sekitar 97,7 persen dari target yang telah ditetapkan.
Sidang paripurna itu dipimpin Ketua DPRA Zulfadli serta dihadiri para anggota dewan dan Forkopimda.
Pj Gubernur Bustami Hamzah mengawali penyampaian LKPJ dengan menjelaskan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan data un-audited, di samping tugas pembantuan.
Sementara penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 realisasinya Rp1,30 triliun lebih.
“Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp412,889 miliar lebih. Sehingga pembiayaan neto direncanakan Rp1,252 triliun lebih, realisasinya Rp1,254 triliun lebih atau 100,21%,” kata Bustami.
Keempat, Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf direncanakan Rp 92 miliar lebih dan terhimpun Rp89,62 miliar lebih atau 97,42% serta telah disalurkan sebesar Rp165,48 miliar lebih kepada 8 senif yang berhak menerimanya.
Kelima, Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat memperoleh 11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh 7 SKPA dengan total anggaran sebesar Rp150,46 miliar lebih, realisasinya Rp149,11 miliar lebih atau 99,1%.
Pj Gubernur juga menyampaikan, pelaksanaan urusan Pemerintahan Aceh tahun 2023 terdiri atas 6 urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh 55 SKPA.
Berikutnya juga disampaikan gambaran kondisi Aceh secara makro berdasarkan data yang bersumber dari Pemerintah, BPS dan Kementerian, dengan rincian sebagai berikut:
Pertama, Inflasi Aceh Tahun 2022 sebesar 5,89% dan telah berhasil ditekan menjadi 1,53% di tahun 2023. Penurunan inflasi ini disebut tidak lepas dari usaha kita bersama, diantaranya melalui pelaksanaan operasi pasar murah, pemberian bantuan transportasi dari APBA, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta gerakan
penanaman bahan pangan.
Dijelaskan, dalam upaya pengendalian inflasi dilaksanakan koordinasi rutin dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, melakukan kerjasama antar daerah, menurunkan pengeluaran masyarakat miskin, serta pemantauan langsung dan pelaporan harga 9 bahan pokok.
Kedua, persentase penduduk miskin di Aceh dari 14,75% tahun 2022 menjadi 14,45% tahun 2023. Selanjutnya Angka Kemiskinan Ekstrem tahun 2022 sebesar 2,95%, turun menjadi 1,83% per Tahun 2023. Ketiga, pada bulan Desember 2023 Angka Stunting berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) sebesar 21.400 balita, mengalami penurunan sebanyak 6.549 balita, dibandingkan bulan Oktober 2023 yang berjumlah 27.949 balita.
Kelima, Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,23% meningkat dari tahun 2022 sebesar 4,21%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar, adalah perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Pj Gubernur juga menguraikan, kondisi ekonomi Aceh Tahun 2023 berdasarkan Quartal to Quartal sebesar 0,45%, Year on Year sebesar 5,04% dan Costumer to Costumer sebesar 5,05%. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya yang dilakukan antara lain, meningkatkan investasi dengan mendatangkan investor baik dari luar maupun dalam negeri.
Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terealisasi sebesar Rp12,57 triliun lebih, terdiri atas PMA 3,68 triliun rupiah lebih dan PMDN Rp8,89 triliun rupiah lebih.
Sektor yang juga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat adalah pariwisata. Untuk mendukung hal tersebut berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh melalui event baik di dalam maupun luar Aceh guna mempromosikan kekayaan al am dengan tetap memperhatikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Selama tahun 2023, telah digelar 70 festival/expo/pameran dengan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sebanyak 6,07 juta wisatawan lebih.
Selanjutnya, kata Bustami, hal lain yang mempengaruhi ekonomi Aceh adalah kegiatan ekspor dengan nilai transaksi sebesar 609,35 juta US dolar lebih dengan volume 7,9 juta ton lebih.
Gambaran positif lainnya yang berhasil dicapai adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh tahun 2023 dengan nilai sebesar 74,70 yang berkategori status tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan nilai sebesar 72,80. Pencapaian IPM ini dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah sebesar 9,55 tahun, harapan lama sekolah 14,38 tahun, umur harapan hidup 73,06 tahun, serta pengeluaran per kapita per tahun sebesar 10,33 juta rupiah.
“Sektor lain yang tak kalah penting dalam pembangunan Aceh adalah penyediaan prasarana pendukung seperti fasilitas jalan, jembatan, pengairan, dan perumahan,” kata Bustami.
Ia menjelaskan, tahun 2023 panjang ruas jalan provinsi mencapai 1.781,72 km, dalam kondisi mantap 1.534,61 km atau 86,13%, dan dalam kondisi tidak mantap 247,11 km atau 13,87%.
Total panjang jembatan provinsi 16.781,03 m, dalam kondisi mantap 14.671,03 m atau 87,43%, sedangkan kondisi tidak mantap 2.110 m atau 12,57%.
Sementara sektor pengairan, luas cakupan layanan irigasi dalam kondisi baik seluas 27,390 hektar, peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 15,91 km, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 1,54 km. Bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 22 unit, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan bendung irigasi permukaan sepanjang 35,62 km.
Selain itu, dalam upaya membantu masyarakat miskin, telah dibangun rumah layak huni sebanyak 1.308 unit. Sedangkan untuk memenuhi kepentingan strategis daerah provinsi telah dibangun 31 gedung, rehabilitasi dan renovasi 7 gedung, dan pembangunan rumah ibadah 528 unit, penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) dipermukiman sebanyak 93 kawasan.
Kemudian, untuk meningkatkan keberfungsian sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), telah dibantu 6.956 orang. Pengembangan pelayanan dan pembinaan terhadap 52 penyandang disabilitas, 70 anak terlantar, 79 lansia, 60 tuna sosial, dan pendidikan keterampilan 84 remaja putus sekolah yang tersebar di empat panti yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
Pemberian bantuan makanan 5.270 anak terlantar di 147 panti milik masyarakat dan 200 lanjut usia di 11 lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Pembinaan dan pelatihan kepada 254 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pemberian bantuan Usaha Ekonomi Kreatif kepada 585 kepala keluarga. Selanjutnya telah dilakukan pemenuhan kebutuhan sosial dasar bagi korban bencana alam dan sosial sebanyak 400.953 jiwa atau 12.874 kepala keluarga. Selain itu, Pemerintah Aceh juga membantu pemulangan warga Aceh sebanyak 85 orang.
Dalam urusan pendidikan telah dilakukan pembangunan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana pendidikan sebanyak 1.224 paket, pengadaan mebel sekolah sebanyak 90 paket, pengadaan perlengkapan sekolah 45 paket, pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 243 paket. Kemudian pemberian beasiswa anak yatim, piatu dan yatim piatu sebanyak 53.981 siswa dengan nilai 129,55 milyar rupiah lebih.
Untuk urusan pendidikan dayah telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana kepada 321 dayah, pembangunan dan rehabilitasi 47 unit tempat ibadah dalam kompleks dayah dan rehabilitasi 5 dayah. Khusus pembayaran insentif kepada 2.537 orang tengku/guru dayah se Aceh dengan realisasi sebesar Rp.12,29 milyar lebih. Pemerintah Aceh juga telah dilaksanakan akreditasi kepada 1.685 dayah dengan berbagai tipe dayah se Aceh.
Selanjutnya, Bustami menjelaskan terkait urusan kesehatan, dimana secara rutin per tahun melakukan pembayaran premi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk 1,56 juta jiwa lebih penduduk Aceh dengan biaya 506,97 milyar rupiah lebih.
Pemerintah Aceh juga melakukan pembayaran iuran kontribusi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk 2,7 juta jiwa lebih penduduk Aceh dengan biaya sebesar 69,55 milyar rupiah lebih.
Selanjutnya, guna memenuhi kebutuhan pangan, telah dibangun 2 lumbung pangan, pemeliharaan cadangan pangan dengan stok akhir beras pada tahun 2023 sebanyak 194,75 ton.
Untuk menangani kenaikan harga komoditas pangan strategis, telah dilakukan gelar pasar murah di 53 titik se Aceh . Selanjutnya pengembangan usaha pangan masyarakat kepada 12 gabungan kelompok tani (gapoktan), pemberian bantuan ongkos angkut bahan pangan.
Dalam mengendalikan dampak perubahan iklim dan rehabilitasi awasan hutan, dilakukan penanaman berbagai jenis bibit tanaman hutan sebanyak 1,96 juta batang lebih yang tersebar di seluruh Aceh.
Dalam upaya penghematan energi, telah dipasang lampu tenaga surya sebanyak 7.369 unit, retrofit lampu penerangan merkuri 1.336 unit, serta pemasangan instalasi listrik rumah sederhana untuk 2.535 Rumah Tangga yang tersebar di Aceh.
Di akhir penyampaian LKPJ Bustami juga mengatakan, perlu mendapat perhatian bersama, bahwa pada tahun 2024 ini ada 3 even nasional yang diaksanakan di Aceh dan butuh dukungan penuh dari semua elemen masyarakat Aceh yakni pelaksanaan Pemilu Pemilihan Presiden dan Legislatif yang telah kita lalui pada bulan Februari yang lalu, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional AcehSumut Tahun 2024 pada bulan September dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada bulan November mendatang.
“Besar harapan kami kiranya semua pihak dapat menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat Aceh untuk mendukung kegiatan tersebut. Untuk itu kami menga jak semua pihak mendukung penuh penyelenggaraan PON dan Pilkada yang akan datang.”
Selanjutnya, Bustami juga menyampaikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan bersifat wajib, pilihan, dan khusus/ istimewa sudah dilaksanakan sesuai program prioritas Pemerintah Aceh yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Keseluruhan program dimaksud disinergikan dengan kemampuan dan kebijakan anggaran dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan, pemberdayaan, kreativitas dan partisipasi masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah.
Bustami juga mengapresiasi kerja keras dan sinergitas dari berbagai pihak dalam menyukseskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga tahun 2023 Pemerintah Aceh telah memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan di tingkat nasional. []
