Bisnisia.id | Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Aceh terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui program strategis, salah satunya pembangunan 3.000 rumah layak huni.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, Zulkifli, menyatakan bahwa program ini dirancang sebagai langkah besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, meski tantangan ekonomi masih menjadi kenyataan di lapangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perumahan memiliki pengaruh signifikan terhadap garis kemiskinan. Di daerah pedesaan, perumahan berkontribusi sebesar 5,76 persen terhadap garis kemiskinan, sedangkan di wilayah perkotaan kontribusinya mencapai 5,71 persen. Zulkifli menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah menangani kemiskinan ekstrem melalui penyediaan rumah layak huni, yang diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka.
“Pembangunan 3.000 rumah layak huni ini bukan sekadar soal penyediaan tempat tinggal, tetapi juga bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” jelas Zulkifli.
Selain penyediaan rumah, pemerintah Aceh juga memperkuat program subsidi industri dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Bantuan sosial yang diarahkan ke wilayah pedesaan telah terbukti memiliki dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Zulkifli menekankan pentingnya memanfaatkan momentum perbaikan kondisi ekonomi Aceh untuk memastikan program-program strategis ini berjalan optimal. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat.
“Kami ingin ketimpangan pendapatan terus menurun, namun dengan memastikan bahwa pendapatan masyarakat secara keseluruhan meningkat. Jangan sampai ketimpangan rendah justru karena pendapatan rata-rata masyarakat sama-sama rendah,” tambahnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas data akurat yang telah menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan. Menurut Zulkifli, data BPS menjadi kunci dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025-2029.
“Berkat data dari BPS, kita dapat memahami kondisi sosial dan ekonomi Aceh secara lebih jelas. Hal ini memungkinkan kita untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif,” pungkasnya.
Program ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Kolaborasi dan Inovasi
Pemerintah Provinsi Aceh terus berupaya mengatasi tantangan pembangunan, terutama dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjabat (PJ) Gubernur Aceh yang diwakilkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Zulkifli, menekankan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) harus dijadikan landasan utama dalam menyusun strategi pembangunan Aceh ke depan.
“Kita berharap agar data yang dirilis BPS, khususnya terkait kemiskinan dan ketimpangan, dapat menjadi dasar bagi kita semua dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Zulkifli, Rabu (15/1/2025).
Zulkifli menyatakan, tren positif yang ditunjukkan oleh data BPS memberikan optimisme bagi pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh berhasil diturunkan menjadi 12,6 persen pada akhir 2024. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan masih besar, terutama dalam hal menjaga momentum penurunan angka kemiskinan di tengah berbagai dinamika ekonomi.
“Penurunan kemiskinan ini bukan tanpa alasan. Banyak faktor yang berkontribusi, seperti membaiknya indikator ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat. Namun, kita harus berhati-hati karena kondisi ke depan bisa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Zulkifli menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menanggulangi masalah ini. Menurutnya, langkah-langkah strategis yang sudah berjalan perlu dipertahankan, tetapi harus disertai dengan inovasi baru agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi menjadi kunci dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Zulkifli menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ini. Perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting. Sektor swasta, misalnya, dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Perguruan tinggi juga bisa berperan dengan memberikan kajian dan penelitian yang mendukung kebijakan berbasis data,” jelas Zulkifli.
