Bisnisia.id | Banda Aceh – Realisasi pendapatan APBN Regional Aceh hingga 30 November 2024 mencatatkan capaian signifikan sebesar Rp6,54 triliun, atau mencapai 93,75% dari target yang telah ditetapkan. Angka ini mencerminkan kinerja positif dalam pengelolaan anggaran di wilayah Aceh, baik dari sisi penerimaan pajak, bea cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dari total pendapatan tersebut, kontribusi terbesar berasal dari:
– Penerimaan Pajak, yang mencapai Rp5,06 triliun atau 82,43% dari target.
– Penerimaan Bea dan Cukai, yang tercatat sebesar Rp362,48 miliar atau 190,93% dari target, menunjukkan pertumbuhan luar biasa di sektor ini.
– PNBP, yang berhasil menyumbang Rp1,13 triliun atau 173,42% dari target. Capaian PNBP didorong oleh peningkatan pendapatan dari Jasa Pelayanan Pendidikan dan BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Selain itu, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berkontribusi Rp9,73 miliar, sementara pelaksanaan lelang menyumbang Rp2,76 miliar.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, Safuadi, menyatakan bahwa capaian ini tidak terlepas dari kerja sama yang erat antara seluruh unit eselon Kemenkeu-Satu di Aceh.
“Kita terus memastikan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mendorong penerimaan negara,” ungkap Safuadi dalam keterangan resminya di Banda Aceh, Jumat (27/12/2024).
PNBP Melampaui Target
PNBP mencatat kinerja yang sangat positif dengan realisasi sebesar 173,42% dari target. Peningkatan ini didorong oleh tingginya pendapatan dari sektor pelayanan kesehatan serta optimalisasi penggunaan BMN. Pendapatan ini menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga November 2024 mencapai Rp45,99 triliun, atau 89,48% dari target. Anggaran belanja ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk transfer ke daerah sebesar Rp29,88 triliun (90,83%) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.
Sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Aceh terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan praktisi. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Aceh.
