Bisniskita.id | Jakarta – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan terus bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok (bapok) agar masyarakat dapat memperoleh bapok dengan harga terjangkau.
Pengendalian harga bapok menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga inflasi sehingga masyarakat lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saat ini, sebagian komoditas bapok mengalami tren penurunan harga.
Hal tersebut disampaikan Mendag Zulkifli Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini, Senin (27/11).
“Pada 24 November 2023, harga bapok terpantau stabil. Bahkan, sebagian besar berada pada tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan bulan lalu dan minggu lalu. Ada komoditas yang naik harganya dibanding bulan lalu dan minggu lalu. Tentu kondisi ini menjadi perhatian kita bersama. Saya bersama jajaran Kemendag memastikan harga dapat kembali ke level yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan menyebutkan, sejumlah komoditas yang naik harganya dibanding bulan lalu adalah cabai merah keriting yang naik 45,21 persen, cabai merah besar 49,93 persen, cabai rawit merah 35,09 persen, bawang merah 22,36 persen, dan gula pasir naik 7,71 persen. Pada Oktober 2023, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,17 persen (M-to-M), inflasi volatile food sebesar 0,21 (M-to-M), serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,17 persen (M-to-M).
Sementara itu bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, inflasi Oktober 2023 sebesar 2,56 persen (Y-on-Y) dibanding Oktober 2022 dan besaran inflasi tersebut masih dalam sasaran inflasi 2—4 persen. Inflasi volatile food tercatat sebesar 5,54 persen (Y-on-Y) serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi sebesar 5,33% (Y-on-Y).
“Saat ini Kemendag bekerja sama dengan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia terus memantau perkembangan ketersediaan dan harga bapok di 691 pasar rakyat yang tersebar di 503 kabupaten dan kota di 38 provinsi di Indonesia. Pemantauan bapok merupakan salah satu program prioritas Kemendag untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok dan menjaga nilai inflasi Indonesia di level yang telah ditargetkan,” jelas Zulkifli Hasan.
Terkait perkembangan proses pembayaran rafaksi minyak goreng, Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini Kemendag belum menyampaikan hasil verifikasi PT Sucofindo sebagai surveyor kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Oleh karena itu, BPDPKS belum dapat melaksanakan pembayaran. Ia menjelaskan, Kemendag berupaya menyelesaikan pembayaran rafaksi minyak goreng dengan kehati-hatian sehingga perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
