Target 3 Juta Rumah pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian PKP Mendapat Kucuran Dana Rp5,27 T 

Bisnisia.id | Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 3 juta rumah dalam tahun anggaran 2025. Untuk mendukung program ini, Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,27 triliun dari total pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp116,23 triliun.  

Hal ini diungkapkan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024). Menurut Maruarar, anggaran ini menjadi bagian penting untuk mendorong program perumahan yang terjangkau dan layak bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.  

Alokasi Anggaran untuk Program Perumahan  

Dana sebesar Rp5,27 triliun tersebut dialokasikan untuk berbagai program pembangunan perumahan rakyat yang meliputi:  

1. Direktorat Jenderal Perumahan: Rp5,08 triliun, fokus pada pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan bantuan rumah swadaya.  
2. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman: Rp0,21 triliun, untuk pengelolaan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh di daerah seperti Cirebon, Sumbawa, dan Wajo.  
3. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan: Rp0,05 triliun, untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  
4. Sekretariat Jenderal: Rp0,36 triliun, untuk mendukung administrasi, operasional, dan pelayanan perkantoran.  

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp35,49 triliun untuk mendanai pembangunan 234.200 unit rumah melalui skema pembiayaan seperti:  

– Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)  

– Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)  

– Subsidi Selisih Bunga (SSB)  

– Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)  

Fokus Program 2025  

Dalam tahun anggaran 2025, Kementerian PKP memiliki beberapa target utama:  

1. Pembangunan Rumah Susun  

   – Prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), aparatur sipil negara (ASN), dan anggota TNI/Polri.  

2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  

   – Ditargetkan untuk mendukung pembangunan rumah di daerah otonomi baru, kawasan pasca bencana, serta wilayah terpencil.  

3. Renovasi Kawasan Kumuh  

   – Alokasi untuk pengembangan kawasan permukiman kumuh, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal.   

Menteri Maruarar menyatakan bahwa pemerintah tetap optimistis dalam mencapai target 3 juta rumah pada tahun 2025, meski menghadapi tantangan anggaran. Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama lintas sektor dan semangat gotong royong.  

“Kami berkomitmen untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol kesejahteraan,” ujar Maruarar.  

Dengan dukungan anggaran yang terencana dan program yang terfokus, Kementerian PKP berharap dapat memenuhi kebutuhan perumahan rakyat serta meningkatkan kualitas permukiman di seluruh Indonesia.