Bisnisia.id | Banda Aceh – Dalam upaya memperkuat sinergi pengelolaan keuangan negara dan mendorong akselerasi pembangunan daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Aceh menggelar acara penyerahan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Besaran belanja negara untuk Provinsi Aceh pada 2025 direncanakan sebesar Rp46,98 triliun.
Selain itu, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilakukan langsung kepada 16 satuan kerja yang mewakili 753 satuan kerja dari 49 kementerian/lembaga di Aceh.
“Penyerahan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi, konsolidasi, dan pengawalan pelaksanaan APBN, khususnya dalam masa transisi Kabinet yang akan dimulai awal tahun 2025,” ujar Kepala Kanwil DJPb Aceh, Izharul Haq, Kamis (19/12/2024).
Izharul mengatakan bahwa tahun 2025 akan menjadi periode krusial bagi Aceh, dengan APBN tetap memainkan peran strategis sebagai instrumen utama untuk melindungi masyarakat dan mendukung perekonomian.
“Tantangan transisi Kabinet di awal tahun 2025 menjadi momen penting untuk menjaga keberlangsungan daerah. Sinergi antara stakeholder di semua level diperlukan untuk mewujudkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi APBN secara optimal,” jelas Izharul Haq.
Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III tahun 2024 mencapai 5,17 persen, didukung oleh belanja pemerintah, termasuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 dan pembangunan infrastruktur strategis seperti bendungan multifungsi.
Izharul Haq juga memaparkan capaian kinerja penerimaan negara hingga 13 Desember 2024. Total penerimaan mencapai Rp6,51 triliun atau 92,5 persen dari target, dengan pertumbuhan 10,25 persen year-on-year. Dari angka tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp4,9 triliun, tumbuh 6,03 persen, sementara penerimaan bea cukai melonjak hingga 156,82 persen. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,16 triliun, tumbuh 9,16 persen.
Di sisi belanja negara, realisasi hingga pertengahan Desember mencapai Rp48,49 triliun atau 93,72 persen dari target sebesar Rp51,71 triliun, tumbuh 9,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp17,44 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp31,43 triliun dengan tingkat realisasi 96,44 persen.
APBN 2025 dirancang dengan proyeksi ekonomi yang penuh tantangan, termasuk dampak perang dagang global dan tekanan geopolitik. Namun, optimisme tetap dijaga dengan target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen. Untuk Provinsi Aceh, total belanja negara tahun 2025 direncanakan sebesar Rp46,98 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp13,78 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp32,29 triliun.
“Kualitas belanja harus lebih efisien dan akuntabel, dengan fokus pada penguatan belanja modal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi,” ungkap Izharul Haq.
Salah satu inovasi penting yang diperkenalkan dalam pengelolaan APBN 2025 adalah digitalisasi penuh dalam proses penganggaran hingga penetapan.
“Buku alokasi TKD 2025 telah sepenuhnya didigitalkan, mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara,” tegas Izharul Haq.
Acara ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen kepada seluruh stakeholder di Aceh untuk menjaga komitmen dan amanah dalam mengelola dana publik.
“Kami berharap APBN 2025 yang dialokasikan ke Aceh dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Mari kita bersama-sama menjalin koordinasi yang lebih intensif demi mencapai sasaran pembangunan nasional,” tutupnya.
