Bisnisia.id | Banda Aceh – Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal, menginstruksikan seluruh instansi pemerintah di Aceh untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 20 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan dana yang dihemat ke program-program yang lebih langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dana perjalanan dinas harus dikurangi dan dialihkan ke sektor yang mendukung pembangunan masyarakat,” kata Safrizal, Kamis (19/12/2024) pada acara penyerahan DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Safrizal, anggaran perjalanan dinas yang dikurangi dapat dialokasikan untuk meningkatkan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ia menekankan bahwa efisiensi ini bukan hanya soal pengurangan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kebijakan ini penting untuk membangun kepercayaan publik. Pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran adalah kunci menuju pemerintahan yang kredibel,” tambahnya.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat, meskipun ada yang mempertanyakan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan, khususnya dalam hal koordinasi di lapangan. Safrizal berharap kebijakan ini dapat mengoptimalkan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang lebih luas, termasuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Safrizal juga menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan tren positif, dengan angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 4,15 persen pada tahun 2023 menjadi 5,17 persen pada triwulan III 2024.
“Sejumlah acara besar, seperti peringatan tsunami dan event olahraga nasional, diharapkan dapat memberi dampak signifikan pada perekonomian Aceh,” jelasnya. Sektor pariwisata halal dan industri terkait, menurutnya, memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian daerah.
Selain itu, Safrizal menyebutkan tantangan besar yang dihadapi Aceh, yakni ketimpangan antara angka kemiskinan dan pengangguran. “Angka kemiskinan mencapai 14 persen, sementara pengangguran hanya 5 persen. Ini menandakan adanya kesenjangan dalam ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pj Gubernur juga mengusulkan agar Aceh mendapat alokasi minimal dua persen dari belanja nasional untuk mendukung pembangunan dan menciptakan lapangan kerja. Ia berharap percepatan proyek strategis dapat membuka lebih banyak peluang kerja, menurunkan pengangguran, dan meningkatkan produktivitas.
Safrizal menambahkan, Aceh memiliki potensi besar dalam sektor energi terbarukan, seperti panas bumi dan bioenergi, yang akan terus dikembangkan. Selain itu, penegakan hukum terhadap barang ilegal seperti rokok tanpa cukai menjadi prioritas untuk mendukung pendapatan negara.
Di akhir, Safrizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mendorong pembangunan Aceh. “Aceh terbuka untuk semua bentuk pembangunan. Mari kita bersama-sama mewujudkan kesejahteraan yang merata,” tutupnya.
