Bisnisia.id | Jakarta – Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR), Diana Kusumastuti, menegaskan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadwalkan mulai awal tahun 2025. Pemindahan ibu kota secara resmi ke IKN ditargetkan rampung pada 2028, dengan rencana Presiden RI Prabowo Subianto mulai berkantor di sana pada 17 Agustus 2028.
“Kami terus bersemangat menyelesaikan pembangunan IKN. Anggaran untuk infrastruktur sudah dialokasikan, dan persiapan pemindahan ASN sedang berlangsung,” ungkap Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Progres Pembangunan Infrastruktur IKN
Kementerian PUPR melaporkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 109 paket pekerjaan infrastruktur di IKN telah selesai dengan total nilai mencapai Rp89 triliun, setara dengan progres pembangunan 61,7 persen. Berikut detail progres pembangunan berdasarkan batch:
– Batch 1 (2020–Maret 2023): 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun (95,8 persen).
– Batch 2 (April–November 2023): 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun (75,1 persen).
– Batch 3 (Desember 2023–2024): 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun (27,9 persen).
Diana juga menyebutkan bahwa beberapa infrastruktur utama, seperti Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator, ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan akan segera diresmikan.
Prioritas Pemeliharaan Infrastruktur Dasar
Selain percepatan pembangunan, Kementerian PUPR memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi untuk memastikan kenyamanan ASN dan warga yang akan menetap di IKN. “Kami ingin memastikan mereka yang pindah ke IKN merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya,” ujar Diana.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi terhadap sinergi berbagai pihak dalam percepatan pembangunan IKN.
“IKN bukan sekadar proyek, tetapi program besar yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak,” tegas Basuki.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur juga dinilai sebagai langkah strategis menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut yang membahayakan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan proyek ini sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Pemindahan ibu kota ke IKN diharapkan tidak hanya menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan memperkuat keberlanjutan lingkungan.
