Bisnisia.id | Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diluncurkan hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Program ini menyasar balita, anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
Menguti Antara, Senin (6/1/2025), Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa ini merupakan langkah bersejarah dalam pemenuhan gizi berskala nasional.
Program MBG melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikelola oleh kepala SPPG yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap Dapur MBG akan memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan pengelolaan limbah dengan pengawasan ketat. Untuk mendukung keberlanjutan, bahan penyajian makanan menggunakan stainless steel yang dapat dipakai ulang.
Selaras dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah, pemerintah memastikan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG beroperasi pada 6 Januari, dengan rencana penambahan secara bertahap hingga 937 Dapur MBG pada akhir Januari 2025. Program ini juga melibatkan 140 UMKM yang turut serta dalam rantai pasok makanan, dan diperkirakan akan semakin meningkat jumlahnya.
Program ini tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal. UMKM, koperasi, BUMDes, serta petani dan peternak setempat terlibat langsung, menciptakan kolaborasi multisektor yang diharapkan memberi manfaat positif bagi semua pihak. Penerima manfaat diperkirakan mencapai tiga juta orang pada Januari hingga Maret 2025, dan target tersebut akan terus meningkat hingga 15 juta pada akhir 2025.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Program ini bertujuan memberikan asupan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun keagamaan, hingga mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada 2029.
