Bisnisia.id| Banda Aceh – Kebijakan baru yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini memang menjadi angin segar bagi nelayan dan pelaku UMKM, khususnya di Aceh. Dengan penghapusan utang yang menumpuk hingga Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perorangan, nelayan yang selama ini menghadapi tantangan keuangan besar mendapatkan keringanan yang sangat dibutuhkan. Langkah ini dianggap positif karena bisa memperbaiki kesejahteraan nelayan, terutama mereka yang menggunakan metode tradisional dalam menangkap ikan.
Sekjen panglima Laot Aceh menyatakan bahwa langkah ini adalah kabar baik bagi para nelayan, terutama mereka yang bergantung pada metode tradisional dalam mencari ikan. “Kita menyambut baik kebijakan ini, apalagi utang yang dihapuskan sebagian besar sudah menumpuk sejak lama. Ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kita,” ujar Sekjen Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar. Banda Aceh Rabu, (6/11/ 2024).
Meski kebijakan ini disambut baik, Sekjen panglima Laot Aceh menyoroti bahwa masih ada detail teknis yang harus ditunggu, terutama terkait pelaksanaan peraturan dari kementerian terkait. Dijelaskan bahwa kebijakan ini mencakup penghapusan utang hingga Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.
Lebih lanjut, Sekjen Panglima Laot Aceh juga mengungkapkan beberapa tantangan besar yang dihadapi para nelayan tradisional di Aceh. Menurutnya, biaya operasional nelayan sering kali lebih tinggi dari pendapatan mereka. “Kebanyakan nelayan kita masih menggunakan metode tradisional, sementara di luar negeri mereka sudah menggunakan teknologi yang lebih efisien,” katanya.
Selain itu, masalah infrastruktur seperti dangkalnya muara yang sering tertutup sedimen, serta kendala terkait bahan bakar dan biaya operasional, juga menjadi faktor yang menyulitkan kehidupan nelayan. Azwir berharap pemerintah bisa memberikan bantuan teknologi yang lebih modern dan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan.
Sekjen Panglima Laot Aceh juga menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada para nelayan, tidak hanya dalam penghapusan utang, tetapi juga dalam penyediaan akses pinjaman yang lebih mudah di masa depan. Dengan pinjaman yang lebih ringan dan edukasi finansial yang baik, nelayan dapat mengelola utang dengan bijak sehingga tidak terjerat kembali dalam kesulitan finansial.
“Selama ini pihak kami belum mendata nelayan yang masih tersangkut hutang dengan bank, apabila program ini terjalankan, tentu kita melengkapi administrasi para nelayan yang masih terlilit dengan hutang nya,” jelasnya .
Ia berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan mendasar yang sering dihadapi nelayan, seperti biaya bahan bakar, sedimentasi muara, serta keselamatan dan keamanan di laut. “Persoalan-persoalan ini perlu diselesaikan dari akarnya agar nelayan kita dapat meningkatkan taraf hidupnya dan terus berkontribusi pada perekonomian,” tambahnya.
Azwir mengingatkan bahwa masyarakat nelayan dan petani merupakan tulang punggung ekonomi Aceh. Dengan kebijakan yang tepat sasaran, ia optimis kehidupan nelayan dan keluarganya bisa semakin baik ke depannya.
