Bisnisia.id | Banda Aceh – Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Aceh, Mainar Novita, menyampaikan harapannya kepada pasangan gubernur terpilih Muallem dan Fadhlullah agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh dapat berkembang dan menembus pasar internasional. Menurutnya, selama ini UMKM di Aceh hanya mengalami pertumbuhan dari segi jumlah, namun pemasarannya masih terbatas di tingkat lokal dan nasional.
“Harapan saya ke depan kepada gubernur yang terpilih, UMKM Aceh bisa benar-benar berkembang dan dapat dipasarkan ke pasar internasional. Saat ini, UMKM kita memang terus bertambah, tetapi pemasaran masih terfokus di dalam negeri. Beberapa memang sudah menembus pasar luar, tapi jumlahnya sangat terbatas,” ujar Mainar Novita.
Menurut data yang ia paparkan, hingga tahun 2025, jumlah UMKM di Aceh diperkirakan telah melebihi 74.810 unit. Dengan angka yang begitu besar, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pengembangan UMKM juga semakin besar. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya langkah konkret dari pemimpin Aceh yang baru dalam mendukung UMKM agar lebih dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Mainar menyoroti pentingnya pelatihan, bantuan modal, serta pengembangan pemasaran sebagai strategi utama dalam meningkatkan daya saing UMKM Aceh. Ia menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci utama agar UMKM dapat berkembang lebih jauh.
“Salah satu program yang diusung oleh Muallem adalah peningkatan sistem digitalisasi untuk memperbaiki ekonomi. Ini sangat penting karena di era modern ini, semua serba digital. Orang melihat produk secara online, dan ini harus diterapkan hingga ke desa-desa. Banyak UMKM kita berada di perdesaan, bukan hanya di kota,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung UMKM. Menurutnya, pemimpin daerah harus terjun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, serta memahami permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM.
Mainar menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang menggerakkan roda ekonomi Aceh. Sering kali, perputaran ekonomi dianggap hanya berasal dari sektor industri besar, padahal UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“UMKM adalah salah satu sumber perputaran ekonomi di Aceh. Saat ini, kita memiliki hampir 80 ribu UMKM. Jika produksi, packaging, dan permodalannya ditingkatkan dengan baik, pasti ekonomi rakyat juga akan meningkat. Pemerintah daerah harus menciptakan pasar yang kondusif agar UMKM bisa berkembang ke skala nasional dan internasional,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peran pemerintah dalam membantu pemasaran produk UMKM agar lebih luas. Tanpa dukungan pemerintah, UMKM hanya akan berkembang secara kuantitas, namun sulit menembus pasar lebih luas.
Mainar mengakui bahwa UMKM Aceh yang telah berhasil menembus pasar internasional angkanya masih sangat kecil. Dari total 74 ribu lebih UMKM yang ada di Aceh, hanya sekitar 0,1 persen yang berhasil menjual produknya ke luar negeri.
“Selama ini, pemasaran ke luar negeri lebih banyak dilakukan melalui jaringan dan inisiatif pelaku UMKM sendiri, bukan dari jalur resmi pemerintah. Mereka biasanya business matching dengan mitra internasional atau memiliki link sendiri untuk mempublikasikan produk mereka,” ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah lebih serius dalam mendukung UMKM agar bisa bersaing di pasar global. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan ekspor, fasilitasi business matching, serta peningkatan akses ke modal dan teknologi.
“UMKM ini punya potensi besar dalam meningkatkan ekonomi kita. Jika dikelola dengan baik, UMKM bisa menjadi pilar utama dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat Aceh,” tutupnya.
