Bisnisia.id | Banda Aceh – Gubernur Aceh yang baru dilantik, Muzakir Manaf (Mualem), langsung mengambil kebijakan tegas terkait distribusi bahan bakar bersubsidi di Aceh. Dalam pidato perdananya usai pelantikan, Mualem menyatakan bahwa sistem barcode yang selama ini digunakan di SPBU akan dihapus.
“PR hari ini adalah semua SPBU di Aceh tidak ada istilah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi, semua,” ujar Mualem dalam sambutannya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (12/2/2025).
Keputusan ini menjadi salah satu langkah awal pemerintahan Mualem-Fadhullah (Dek Fadh) dalam periode kepemimpinan mereka 2025-2030. Selama ini, penggunaan barcode di SPBU diterapkan untuk mengatur distribusi BBM subsidi, seperti Bio Solar dan Pertalite.
Masyarakat yang ingin membeli BBM subsidi harus lebih dulu mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan barcode sebagai syarat pengisian bahan bakar.
Mualem menilai sistem tersebut tidak efektif dan menyulitkan masyarakat. “Saya pikir-pikir, saya lihat, tidak ada mana sekalipun melakukan barcode atau stiker. Maka hari ini saya mengambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” tegasnya.
Langkah ini tentu akan menjadi sorotan, terutama terkait bagaimana pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan dilakukan tanpa barcode. Sebab, selama ini sistem tersebut diterapkan oleh pemerintah pusat melalui PT Pertamina sebagai upaya untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran.
Meski demikian, Mualem menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk kepentingan rakyat Aceh. Ia berjanji akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan program nasional.
“Kami akan membina dan merawat hubungan dengan pemerintah pusat agar program pembangunan Pemerintah Aceh sejalan dengan pemerintah pusat,” katanya.
Selain kebijakan penghapusan barcode di SPBU, Mualem juga menekankan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh dan menjadikan provinsi ini lebih maju serta sejahtera.
“Saya tidak mau dijuluki bahwa Aceh termiskin. Saya mau nanti Aceh lebih kaya dari provinsi lain. Hari ini mari sama-sama kita menggerakkan langkah untuk Aceh lebih maju,” ujarnya dengan optimisme.
Pelantikan Muzakir Manaf dan Fadhullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA di Banda Aceh. Keduanya resmi menjabat setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Dengan berbagai kebijakan yang mulai diterapkan sejak awal kepemimpinannya, publik akan menanti bagaimana pemerintahan Mualem-Dek Fadh menjalankan visi dan misinya untuk membawa Aceh ke arah yang lebih baik.
