BisnisKita.id – Kericuhan parah terjadi Kota Dhaka, Bangladesh sepekan terakhir. Beberapa pengunjuk rasa dikabarkan tewas karena bentrok dengan kepolisian. Unjuk rasa itu dipicu oleh persoalan pembatasan kuota lapangan kerja.
Para pengunjuk rasa, yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan pencari kerja, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menentang keputusan pemerintah. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut rencana pembatasan kuota yang dinilai tidak adil dan diskriminatif.
“Kebijakan ini tidak hanya mengurangi peluang kami untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda,” ujar Rafiq, seorang mahasiswa yang turut serta dalam unjuk rasa.
Sejak beberapa bulan terakhir, pemerintah Bangladesh berencana untuk mengurangi kuota lapangan kerja di sektor publik sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penghematan anggaran negara. Namun, kebijakan ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk serikat pekerja dan organisasi mahasiswa.
Menurut laporan, kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah lowongan kerja di sektor publik hingga 30%, sebuah angka yang dianggap signifikan mengingat tingginya tingkat pengangguran di negara tersebut.
“Kami memahami bahwa pemerintah perlu melakukan reformasi, tetapi membatasi lapangan kerja bukanlah solusi yang tepat. Ini hanya akan menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan ketidakstabilan sosial,” kata seorang aktivis serikat pekerja.
Perdana Menteri Sheikh Hasina seperti diberitakan BBC menyerukan agar warga tetap tenang dan tidak melakukan aksi lanjutan.
Meski demikian, para pengunjuk rasa menegaskan bahwa mereka akan terus berdemonstrasi hingga pemerintah benar-benar membatalkan rencana pembatasan kuota lapangan kerja tersebut.
Demonstrasi yang berlangsung damai ini diharapkan dapat menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat.
Unjuk rasa ini merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara pemerintah dan masyarakat terkait isu ketenagakerjaan di Bangladesh.
