Pemerintah Indonesia tetap teguh dalam mengejar tujuan yang ambisius seperti mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal, bersamaan dengan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara substansial, sebagaimana ditetapkan dalam Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC ). Yang terakhir memerlukan pengurangan independen sebesar 32%, sedangkan dukungan masyarakat internasional bertujuan untuk pengurangan 41% pada tahun 2030.
Secara kolaboratif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya telah menyusun peta jalan transisi energi. Peta jalan ini menguraikan target strategis dan tonggak penting yang akan ditempuh Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut di atas.
Peta jalan transisi energi mencakup berbagai program yang ditujukan untuk mewujudkan NZE dan mengurangi emisi GRK di sektor energi. Diantaranya adalah rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTU), peningkatan substansial pembangkit listrik berbasis Sumber Energi Terbarukan (EBT), pemanfaatan biodiesel turunan kelapa sawit, co-firing biomassa di PLTU, pengembangan Carbon Capture dan Penyimpanan (CCS/CCUS) teknologi di sektor minyak dan gas, adopsi tenaga surya atap, dan penekanan yang jelas pada adopsi kendaraan listrik, yang mencakup konversi sepeda motor berbahan bakar minyak konvensional menjadi sepeda listrik.
Program konversi sepeda motor listrik merupakan inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian ESDM untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik di Indonesia. Kementerian telah menetapkan target yang jelas untuk konversi sepeda motor berbahan bakar fosil ke model listrik hingga 2024.
Direktur Konservasi Kementerian ESDM, Gigih Udi Atmo mengatakan, “Tahun ini pemerintah menargetkan konversi sekitar 50.000 sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi listrik, dengan target meningkat menjadi 150.000 unit pada 2024.” Ia berbicara kepada peserta dalam acara kesadaran konversi sepeda motor listrik yang diadakan di Surabaya pada 12 Agustus 2023.
Gigih mengungkapkan bahwa sejauh ini hanya sekitar 4.500 orang yang telah mendaftar untuk program tersebut, menggarisbawahi bahwa angka ini jauh dari harapan pemerintah. Partisipasi masyarakat yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran yang masih terbatas, biaya yang relatif mahal, dan kekhawatiran seputar komponen motor listrik.
Menyikapi hal tersebut, Gigih menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam program konversi sepeda motor listrik. Upaya tersebut antara lain dengan memberikan subsidi sebesar Rp7 juta (sekitar USD500) sebagai insentif penurunan harga bagi mereka yang memilih beralih ke sepeda motor listrik. Subsidi ini bertujuan untuk meringankan biaya konversi yang bisa mencapai Rp17 juta (sekitar USD 1.200) per sepeda motor.
Dari segi layanan purna jual, Gigih menjelaskan bahwa daya tahan baterai menjadi perhatian utama warga. Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, program konversi sepeda motor listrik menjamin performa baterai hingga tiga tahun. Sedangkan untuk motor brushless direct current (BLDC), atau motor dinamo, hadir dengan garansi satu tahun. “Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir jika terjadi masalah aki dalam beberapa bulan, mereka cukup membawa kendaraannya ke bengkel terakreditasi untuk penggantian,” Gigih meyakinkan.
Selanjutnya, Kemenhub dan Polri mendukung legalitas dan laik jalan sepeda motor konversi. Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan pada 28 Juli 2023, ditandatangani oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kapolri, memperkuat dukungan ini.
Setelah pendaftaran, bengkel konversi bersertifikat yang ditunjuk Kementerian ESDM akan melakukan proses konversi sepeda motor. Pasca konversi, Kemenhub akan melakukan uji laik jalan dan keselamatan sepeda motor listrik tersebut. Selanjutnya, Polri akan menerbitkan dokumen kendaraan baru, antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (BPKB) baru, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan pelat nomor baru berlatar belakang biru yang menandakan kendaraan listrik. Namun, proses ini mensyaratkan bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban yang belum dibayar sebelum konversi.
Di tengah upaya tersebut, Gigih menggarisbawahi bahwa kesadaran masyarakat tetap penting untuk mensosialisasikan manfaat dan implikasi program konversi sepeda motor listrik. Oleh karena itu, sosialisasi program ini akan terus berlanjut di berbagai kota besar di seluruh Indonesia.
“Kampanye kesadaran program konversi sepeda motor listrik sudah dilakukan di Bali (Denpasar) dan sekarang di Surabaya. Ini belum puncaknya, kampanye serupa akan diadakan di kota-kota besar Indonesia lainnya seperti Yogyakarta, Semarang, Bandung, Medan, Balikpapan , Makassar, Mataram, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya.
Khususnya, program konversi sepeda motor listrik diproyeksikan memberikan dampak positif, termasuk peningkatan konsumsi listrik sebesar 15 GWh, pengurangan emisi sebesar 30.000 ton, dan penurunan bensin impor sebesar 20.000 kiloliter, yang secara langsung menghemat dana asing sebesar USD 10 juta. cadangan devisa. Selain itu, program ini akan menumbuhkan peluang kerja baru baik di bengkel konversi yang baru didirikan maupun yang akan datang serta industri komponen terkait. Selain itu, inisiatif ini berpotensi bagi pemerintah untuk menghemat hingga Rp18,6 miliar (sekitar USD 1,3 juta) per tahun melalui subsidi dari implementasi 50.000 konversi sepeda motor listrik.