Bisnisia.id | Banda Aceh – Dikutip dari situs resmi dpr.go.id, komposisi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2024-2029 berjumlah 90 anggota dari total 580 anggota. Hasil penelusuran Bisnisia.id, tiga diantaranya merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh.
Mereka adalah Jamaluddin Idham dari Fraksi PDIP yang mewakili Dapil Aceh I, TA Khalid dari Fraksi Gerindra Dapil Aceh II, dan Muslim Aiyub dari Fraksi Nasdem Dapil Aceh I.
Keberadaan mereka di Baleg menjadi sangat strategis dalam menyusun dan mengoordinasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta menentukan prioritas tahunan bersama Pemerintah dan DPD RI.
Baleg memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang yang dihasilkan tidak hanya transparan tetapi juga partisipatif.
Harapan besar rakyat Aceh tertumpu pada ketiga wakil Aceh ini agar dapat memastikan bahwa aspirasi rakyat Aceh terwujud dalam setiap kebijakan yang dihasilkan.
Mengingat Aceh memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, penting bagi mereka untuk mengawal setiap proses legislasi yang berhubungan langsung dengan kepentingan Aceh.
Salah satu isu krusial yang menunggu perhatian adalah proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), ditelusuri dari situs dpr.go.id tentang Prolegnas, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah terdaftar dalam Prolegnas 2020-2024.
Revisi ini menjadi agenda penting untuk memperkuat otonomi dan tata kelola pemerintahan di Aceh.
Jamaluddin Idham, TA Khalid, dan Muslim Aiyub diharapkan dapat memberikan atensi khusus dan advokasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa revisi ini tidak hanya berjalan mulus tetapi juga dapat mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat Aceh.
Lebih dari itu, ketiga anggota DPR RI asal Aceh ini memiliki tanggung jawab untuk mengawal berbagai rancangan undang-undang lainnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan Aceh.
Keterlibatan ketiga putra terbaik Aceh tersebut di Senayan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Aceh, terutama dalam lahirnya berbagai regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Semoga!
