Bisnisia.id | Jakarta — Upaya keras pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan perlindungan sumber daya alam kembali membuahkan hasil. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menggagalkan ratusan kasus penyelundupan komoditas ekspor sepanjang tahun 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Kamis (14/11), mengungkapkan bahwa total ada 382 penindakan terhadap penyelundupan komoditas flora dan fauna, dengan nilai mencapai Rp255 miliar.
“Di tengah tantangan ekonomi global, DJBC terus berupaya untuk melindungi sumber daya alam kita dari upaya penyelundupan ke luar negeri. Sepanjang tahun ini, kami telah melakukan 382 penindakan terkait komoditas ekspor ilegal, terutama flora dan fauna, yang nilainya mencapai Rp255 miliar,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, salah satu komoditas yang paling sering diselundupkan adalah benih lobster.
Sepanjang tahun 2024, DJBC berhasil menggagalkan empat upaya penyelundupan benih lobster dengan total nilai barang mencapai Rp163,7 miliar.
Penyelundupan benih lobster yang marak terjadi di perairan Indonesia ini menjadi perhatian serius pemerintah mengingat benih lobster memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar internasional.
“Benih lobster ini sangat bernilai tinggi di pasar global. Kami berusaha keras untuk melindungi kekayaan laut Indonesia agar tidak dieksploitasi secara ilegal dan merugikan negara. Kami tidak segan-segan menindak tegas pelaku penyelundupan ini,” tegas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu menambahkan bahwa benih lobster merupakan aset penting bagi keberlanjutan ekonomi perikanan InIndonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, terutama dari eksploitasi ilegal yang dapat merugikan nelayan dan ekosistem perairan.
Selain benih lobster, DJBC juga berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah. Tercatat sebanyak lima kali penindakan terkait pasir timah dengan total berat mencapai 84,18 ton dan nilai barang sebesar Rp10,9 miliar.
“Kami juga menghadapi upaya penyelundupan pasir timah, komoditas yang sangat penting bagi industri manufaktur. Pasir timah ini sering kali dicoba diselundupkan ke luar negeri, mengingat harganya yang cukup tinggi. Ini menunjukkan betapa pentingnya patroli laut dan kerja sama lintas sektor dalam menjaga sumber daya kita,” jelas Menkeu.
Keberhasilan penindakan ini tidak lepas dari kerja keras DJBC dalam melakukan patroli laut dan pengawasan di berbagai titik rawan penyelundupan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, yang juga hadir dalam konferensi pers, menyatakan bahwa operasi patroli laut secara intensif terus dilakukan untuk meminimalisir penyelundupan komoditas bernilai tinggi.
“Kami tidak hanya mengandalkan data intelijen, tetapi juga meningkatkan frekuensi patroli di wilayah-wilayah perairan yang rawan terjadi penyelundupan. Kolaborasi dengan TNI AL dan Polri menjadi kunci keberhasilan dalam menangani kasus-kasus penyelundupan ini,” ungkap Askolani.
Ia menambahkan bahwa ke depan, Bea Cukai akan terus memperkuat teknologi pengawasan, seperti penggunaan drone dan satelit, untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di perairan.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga lainnya. Menurutnya, upaya untuk menindak tegas penyelundupan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari seluruh pihak terkait.
“Kerja sama yang luar biasa ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam kita. Kami sangat menghargai dukungan dari aparat keamanan, mulai dari TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Kami juga menerima laporan-laporan yang sangat membantu dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Menkeu.
Ia menekankan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan koordinasi Menko Polhukam akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang merugikan negara.
Keberhasilan penindakan ini berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.
Menkeu menyebutkan bahwa dengan berhasilnya DJBC mencegah penyelundupan, negara mampu menyelamatkan potensi kerugian yang mencapai triliunan rupiah.
Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi perekonomian nasional, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
“Kita berharap, dengan semakin efektifnya penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, negara akan mendapatkan tambahan penerimaan yang dapat digunakan untuk program-program prioritas pembangunan,” ujar Sri Mulyani.
Menutup konferensi pers, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan dan DJBC akan terus berupaya meningkatkan pengawasan, baik di darat maupun di laut.
Upaya ini melibatkan teknologi modern dan integrasi data intelijen untuk mencegah tindak kejahatan ekonomi lintas batas.
“Kami akan semakin memperketat pengawasan dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kerja sama antar lembaga. Ini semua demi menjaga kekayaan negara dan mendukung perekonomian nasional yang berkelanjutan,” tutup Menkeu.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap dapat terus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat penerimaan negara, sekaligus memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara berkelanjutan dan bebas dari eksploitasi ilegal.
