Bisnisia.id|Banda Aceh – Anggota Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Kepolisian RI, M. Nasir Djamil, menilai usulan untuk menambah pasukan keamanan menjelang Pilkada di Aceh adalah langkah yang tidak mendasar dan tidak konstruktif. Menurutnya, jumlah personel polisi yang ada saat ini sudah memadai untuk memastikan Pilkada di Aceh berlangsung aman dan damai.
“Permintaan penambahan pasukan untuk menjaga Pilkada di Aceh bukanlah ide yang konstruktif. Bahkan, usulan tersebut terkesan meremehkan keberadaan dan kekuatan polisi di Aceh,” ujar Nasir Djamil.
Ia juga menegaskan bahwa Kapolri telah berkomitmen untuk menjaga keamanan Pilkada Aceh dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.
Pernyataan Nasir tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan anggota DPR RI asal Aceh, Saiful Bahri alias Tiyong, yang menginginkan adanya penambahan pasukan polisi untuk mengamankan Pilkada di Aceh.
Nasir menekankan bahwa keamanan Pilkada bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga semua pihak, termasuk penyelenggara Pilkada, dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. “Penyelenggara Pilkada bertanggung jawab penuh untuk menghadirkan Pilkada yang aman dan menyenangkan,” kata Nasir.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ide mendatangkan tambahan aparat keamanan justru dapat merugikan citra Aceh di tingkat nasional.
“Aceh itu sudah aman. Orang di pusat juga tahu bahwa Aceh sudah kondusif. Bahwa ada aksi intimidasi atau potensi keributan adalah hal biasa dalam sebuah pesta demokrasi. Namun, tindakan anarkis tentu tidak dapat dibenarkan, dan Polda Aceh beserta jajarannya sudah mengantisipasi tempat-tempat yang dianggap rawan,” tambahnya.
Nasir, yang telah menjabat lima periode di Komisi III DPR RI, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga narasi yang positif demi menghindari kerugian bagi citra Aceh. “Jangan panik, tetap yakin bahwa polisi mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang dan setelah Pilkada di Aceh,” tutupnya.
