Bisnisia.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) berkomitmen untuk terus mendukung wirausaha muda dengan pelatihan, bantuan peralatan, dan akses permodalan guna mendorong pertumbuhan UMKM di daerah.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Diskop UKM Aceh, Saiful Bahri, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, Safaruddin, menyampaikan bahwa salah satu upaya utama yang dilakukan adalah melalui program pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan.
Program ini berlandaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
“Alhamdulillah, dengan kolaborasi Dinas Koperasi UKM di tingkat pusat serta Dinas Kabupaten/Kota, rasio kewirausahaan di Provinsi Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Data per Agustus 2024 menunjukkan indeks rasio kewirausahaan Aceh berada di angka 3,94, di atas rata-rata nasional yang masih 3,08,” ujar Safaruddin kepada Bisnisia.id, Senin (3/2/2025).
Safaruddin menambahkan, Diskop UKM Aceh secara rutin menggelar sosialisasi kewirausahaan bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan stimulus berupa alat kerja bagi pelaku usaha di berbagai kabupaten dan kota.
“Kami memberikan bantuan alat-alat kerja untuk mendukung usaha mereka. Namun, tentu saja jumlah dan nilainya terbatas sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Dalam hal pembiayaan, Diskop UKM Aceh turut mendorong akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu pinjaman dengan bunga rendah yang disubsidi oleh pemerintah.
Pada tahun 2024, realisasi penyaluran KUR di Aceh melalui Bank Aceh Syariah (BAS), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pengadaian Syariah mencapai Rp4,93 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 62.465 debitur, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mempermudah akses permodalan, Diskop UKM Aceh juga telah merekrut 25 pendamping KUR yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Mereka bertugas menghubungkan pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan dengan perbankan, khususnya dalam skema KUR yang merupakan pinjaman lunak bersubsidi pemerintah,” jelas Safaruddin.
Menurut Safaruddin, salah satu tantangan utama yang dihadapi pengusaha muda Aceh adalah kecenderungan perfeksionisme saat memulai usaha.
“Banyak anak muda yang ingin semua fasilitasnya lengkap sebelum memulai usaha, padahal mereka bisa mulai dari yang sederhana dan belajar langsung dari lapangan,” katanya.
Selain itu, rendahnya ketahanan mental dalam berbisnis juga menjadi tantangan. “Sering kali, usaha baru berjalan sebentar lalu tutup karena pelaku usaha kehilangan motivasi. Ini yang perlu kita dorong agar mereka tetap berjuang dan tidak mudah menyerah,” tambahnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga keuangan, guna memperluas akses pelatihan dan pembiayaan.
Safaruddin menegaskan bahwa penguatan wirausaha muda sangat penting untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Aceh.
“Berdasarkan data Direktorat Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala 2023, hanya 5 persen lulusan yang bisa terserap di sektor perkantoran, 10 persen melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, sementara 85 persen lainnya harus mencari peluang di bidang kewirausahaan,” kata Safaruddin.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai program yang mendorong perkembangan wirausaha di Aceh, guna menciptakan peluang kerja dan memperkuat perekonomian daerah.
