Bisnisia.id | Aceh Besar – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai langkah strategis. Hal ini disampaikan oleh Plt Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, dalam acara Aceh Economic Forum yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Ballroom The Pade Hotel, Kamis (16/1/2025).
Muhammad Diwarsyah mengungkapkan, sejumlah program telah dijalankan untuk mendorong perekonomian, seperti pelatihan keterampilan kerja dan pemberian akses permodalan bagi pelaku UMKM. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama sebagai fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif.
“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus didorong guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan,” ujar Diwarsyah.
Dalam rangka memperkuat langkah tersebut, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2023. Kebijakan ini mengatur penggunaan produk lokal Aceh oleh pemerintah daerah, instansi vertikal, SKPA, BUMN/BUMD, serta sektor jasa hospitality. Tujuannya adalah untuk mendorong promosi dan penggunaan produk Aceh dalam berbagai kegiatan kedinasan, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengendalikan inflasi.
“Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, dunia usaha, dan akademisi, sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Sinergi antara sektor publik dan swasta harus mencakup pendampingan bagi usaha kecil, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai lapisan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Rony Widijarto, menyoroti pentingnya sektor pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Menurutnya, sektor ini memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, ia mengimbau pemangku kebijakan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah dari sektor pertanian melalui digitalisasi dan mekanisasi.
“Saat ini, sebagian besar produk pertanian Aceh masih diolah di Sumatera Utara. Penting untuk mewujudkan industri hilirisasi di Aceh agar nilai tambah produk bisa dinikmati oleh masyarakat lokal,” kata Rony. Ia yakin, dengan optimalisasi hilirisasi dan peningkatan produk pertanian, pertumbuhan ekonomi Aceh akan semakin pesat.
Acara Aceh Economic Forum juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber, antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Safuadi; Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc; Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan; dan Ketua ISEI Aceh, Aliasuddin.
