Bisnisia.id | Banda Aceh – Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Dr Mahpud Sujai mengatakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah.
Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan membantu pemerataan pendapatan.
“Sektor UMKM memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian Aceh karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan di Aceh. UMKM juga memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas perekonomian di Aceh,” ujar Dr Mahpud dikutip dari laman aceh.bpk.go.id
Data Dinas Koperasi dan UMKM Aceh menunjukkan bahwa hingga tahun lalu, terdapat 424.850 UMKM di Aceh, yang terdiri dari 423.178 usaha mikro, 1.470 usaha kecil, dan 202 usaha menengah. Sebagian besar UMKM berada di daerah pesisir timur, yang mencakup hampir 46,26 persen dari total UMKM di Aceh, dengan wilayah Aceh Besar, Bireuen, Banda Aceh, dan Pidie menjadi pusat utama.
Namun, meskipun jumlah UMKM cukup besar, sektor ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangan dan daya saingnya. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah akses ke modal.
Dr Mahpud menjelaskan bahwa pelaku UMKM membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan modal usaha dapat diperoleh dari lembaga perbankan dan nonperbankan.
“Kendala pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dari bank, yaitu pelaku UMKM unbankable atau memiliki risiko yang tinggi” katanya.
Selain masalah pembiayaan, pelaku UMKM juga sering kali kesulitan dalam meningkatkan kapasitas dan skala usaha mereka. Keterbatasan keterampilan dalam hal inovasi produk dan strategi pemasaran yang belum optimal menjadi tantangan besar bagi mereka.
“Pelaku UMKM kesulitan untuk melakukan promosi produk sehingga produknya kurang dikenal oleh masyarakat,” ungkap Dr Mahpud.
Untuk mengatasi kendala-kendala ini, Dr Mahpud menekankan perlunya pemberdayaan UMKM melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan yang fokus pada kreativitas dan inovasi produk, serta memberikan dukungan dalam hal manajemen usaha.
“Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberdayakan UMKM tersebut antara lain adalah meningkatkan keterampilan UMKM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi produk usaha serta program inkubasi bisnis dan pendampingan UMKM,” ujarnya
Selain itu, akses terhadap modal yang lebih mudah dan terjangkau juga sangat penting untuk membantu UMKM berkembang. Penyebarluasan informasi mengenai berbagai program pembiayaan yang tersedia, baik dari lembaga perbankan maupun nonperbankan, perlu ditingkatkan.
Dr Mahpud menambahkan, penyediaan akses permodalan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan tingkat margin pembiayaan yang rendah perlu diprioritaskan.
Di sisi lain, digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh UMKM di era globalisasi. Pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk pemasaran dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, baik lokal, nasional, maupun internasional.
“Peningkatan akses pemasaran UMKM sangat penting untuk membantu UMKM menjangkau lebih banyak konsumen, meningkatkan penjualan, dan memperluas pasar,” ujarnya.
Dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM, peran pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan.
Melalui kebijakan yang mendukung, akses pembiayaan yang mudah, serta penyediaan pelatihan dan pendampingan, diharapkan UMKM di Aceh dapat lebih maju dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
