Bisnisia.id | Aceh Besar – Masalah distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh telah lama menjadi yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Sebagai wilayah yang masuk dalam kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), aksesibilitas Pulo Aceh sangat terbatas, termasuk untuk suplai kebutuhan pokok seperti BBM. Situasi ini berdampak langsung pada aktivitas para nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil laut.
Panglima Laot Pulo Breuh Selatan, Samsul Bahri, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk memberikan perhatian lebih terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Pulo Aceh, terutama untuk para nelayan. Samsul mengungkapkan bahwa nelayan di daerah tersebut menghadapi kesulitan yang semakin parah akibat terbatasnya akses BBM.
“BBM adalah kebutuhan pokok bagi nelayan, terutama di daerah terpencil seperti Pulo Aceh. Saat distribusi terganggu, otomatis aktivitas nelayan terhambat. Ini berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan kami,” ujar Samsul saat ditemui Bisnisia.id di Desa Lampuyang, Pulo Aceh, Jumat (25/10/2024).
Samsul menegaskan bahwa kondisi ini sudah berlangsung lama dan belum mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.
Kebijakan Penambahan Kuota yang Belum Efektif
Pada November 2022, Pemkab Aceh Besar melalui surat Pj Bupati kepada Pertamina dan Hiswana Migas telah menetapkan penambahan kuota solar bersubsidi khusus untuk nelayan Pulo Aceh. Namun, kebijakan ini dinilai belum cukup efektif karena distribusi BBM di Pulo Aceh masih terhambat. Faktor terbatasnya transportasi yang mengangkut BBM menambah kompleksitas masalah ini.
“Kami mengapresiasi penambahan kuota, tetapi akses tetap sulit. Banyak nelayan masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari solar ke Banda Aceh atau bahkan menunggu waktu lama untuk mendapatkannya,” jelas Samsul.
Harapan Perbaikan Tata Kelola Distribusi BBM
Samsul berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penambahan kuota, tetapi juga memperbaiki tata kelola distribusi yang lebih efisien dan berkelanjutan di kawasan 3T. Menurutnya, ketidakpastian akses BBM berdampak pada ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan perlu segera ditangani oleh Pemkab Aceh Besar.
“Pemerintah terkesan menganaktirikan masyarakat pulau. Padahal, nelayan sangat bergantung pada BBM untuk melaut dan menjalankan usaha,” tegasnya.
Permintaan SPBUN atau Pertamini di Pulo Breuh
Selain perbaikan distribusi, Samsul juga menyampaikan harapan nelayan Pulo Breuh untuk memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) atau Pertamini di wilayah tersebut. Hampir seluruh penduduk Pulo Breuh bekerja sebagai nelayan, sehingga kehadiran fasilitas BBM akan sangat membantu mengatasi kendala akses yang ada.
“Jika ada SPBUN atau Pertamini di Pulo Breuh, kami tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan waktu lebih hanya untuk mendapatkan BBM. Dengan akses yang lebih dekat,” jelas Samsul.
Pulo Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan besar di Aceh Besar, namun keterbatasan akses dan infrastruktur sering kali menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
