Bisnisia.id | Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, bersama pimpinan tinggi Kementerian PUPR, mempresentasikan realisasi anggaran tahun 2024 dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V, Andi Iwan Darmawan Aras, di Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Menteri Basuki melaporkan bahwa hingga 20 Agustus 2024, realisasi anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp68,05 triliun (41,7% dari total anggaran) dengan progres fisik sebesar 49,3%. Capaian keuangan ini lebih tinggi 9,2% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 32,5%.
“Pagu awal anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 sebesar Rp147,37 triliun dan mengalami penambahan Rp15,72 triliun, sehingga total pagu menjadi Rp163,09 triliun,” jelas Menteri Basuki.
Untuk progres lelang hingga 20 Agustus 2024, terdapat 2.708 paket yang sudah terkontrak dengan pagu DIPA sebesar Rp109,35 triliun (96% dari total kegiatan kontraktual Rp113,94 triliun). Paket ini terdiri dari 1.370 paket tender/seleksi baru dengan pagu DIPA Rp16,49 triliun dan 1.338 paket lanjutan tahun sebelumnya dengan pagu DIPA Rp92,86 triliun.
“Masih ada 461 paket dalam proses lelang dengan pagu DIPA Rp4,59 triliun (4% dari total kegiatan kontraktual Rp113,94 triliun). Paket ini hanya tinggal menunggu penandatanganan kontrak karena proses lelang dan penetapan pemenang sudah selesai,” tambahnya.
Menteri Basuki juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Kementerian PUPR melanjutkan Program Padat Karya. Hingga 20 Agustus, anggaran untuk program ini mencapai Rp8,22 triliun, meningkat Rp1,11 triliun dari Rp7,11 triliun pada 31 Mei 2024. Realisasi penyerapan anggaran untuk Program Padat Karya per 20 Agustus 2024 mencapai Rp2,99 triliun (36,4%), dengan serapan tenaga kerja sebanyak 153.052 orang (42,1% dari target 364 ribu orang).
Untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2024, Kementerian PUPR berfokus pada pemaksimalan anggaran yang sudah dialokasikan. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, solusi masalah tanah, serta penyelesaian kegiatan padat karya sesuai target dan prioritas.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, dalam kesimpulan rapat, meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan serapan APBN tahun 2024. “Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat realisasi Program Padat Karya, Inpres Jalan Daerah, dan Inpres Air Minum serta Air Limbah tahun 2024, memprioritaskan pengusaha lokal, dan meningkatkan program operasi, optimalisasi, dan rehabilitasi,” tegasnya.
