Bisniskita.id |Jakarta – Penerapan prinsip keterbukaan informasi publik oleh pemerintah dalam mengatur APBN akan membuat suasana yang lebih kredibel, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan juga membuat pengelolaan uang negara lebih baik.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, menyatakan bahwa dalam Penyusunan RUU APBN 2024, Kemeterian keuangan akan aktif melibatkan partisipasi publik.
Ia menambahkan bahwa penyusunan RUU APBN 2024 membutuhkan perspektif publik sebagai bahan penyempurnaan sekaligus perwujudan implementasi good governance.
“Siklus penyusunan APBN terdiri dari rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran yang membutuhkan waktu yang panjang, kompleks, dan melibatkan berbagai pihak,” tegas Heru yang menyampaikan keynote speech Menteri Keuangan saat membuka seminar keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 di Jakarta, pada Rabu (30/08/2023).
APBN 2024 dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rancangan APBN tahun 2024 telah dipersiapkan dengan cermat agar mampu tanggap terhadap perubahan ekonomi, menjawab tantangan baik dalam skala global maupun nasional, serta memberikan dukungan optimal pada beragam agenda pembangunan.
Fokusnya adalah mempercepat transformasi ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, serta melindungi daya beli masyarakat dari guncangan ekonomi.
Selain itu, rancangan APBN ini juga bertujuan menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka menengah-panjang. Kebijakan APBN 2024 menjadi tonggak penting dalam mengelola tahun pemilu dan menghadapi kompleksitas serta dinamika tantangan global yang ada.
