Bisnisia.id | Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, hanya akan diterapkan pada barang dan jasa mewah. Sementara itu, untuk melindungi daya beli masyarakat, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi sebesar Rp38,6 triliun pada 2025.
Dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Tutup Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi kepentingan rakyat dan mendorong pemerataan ekonomi. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Paket stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintah mencakup sejumlah program strategis yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan disalurkan kepada 16 juta penerima. Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan berupa diskon 50 persen bagi pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt.
Di sektor tenaga kerja, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli para pekerja dan memberikan ruang lebih luas untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta per tahun.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. “Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, kepentingan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Maka saya tegaskan, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah,” jelasnya.
Sementara itu, kenaikan tarif PPN untuk barang mewah meliputi barang-barang seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah dengan nilai yang sangat tinggi. Presiden memastikan bahwa barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, sayur, dan barang lain yang selama ini bebas PPN tidak akan terkena dampak kebijakan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menambahkan bahwa pemerintah telah memastikan tarif PPN sebesar 11 persen akan tetap berlaku untuk kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat luas.
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini merupakan bagian dari tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini sebelumnya telah disepakati antara Pemerintah dan DPR, di mana tarif PPN dinaikkan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022, dan akhirnya menjadi 12 persen pada Januari 2025.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kenaikan tarif dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan dampak terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan perpajakan yang adil, disertai program stimulus ekonomi yang inklusif, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
