Bisnisia.id| Banda Aceh – Koalisi Sipil Pemantau Pilkada (KSPP) Aceh mengungkapkan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada Aceh 2024 semakin masif dan canggih.
Berdasarkan hasil pemantauan sejak September hingga November 2024, seluruh wilayah Aceh terindikasi terkooptasi oleh politik uang dengan berbagai modus operandi yang mengkhawatirkan.
Menurut KSPP, tim pemenangan kandidat menggunakan berbagai strategi, termasuk pengumpulan data pribadi seperti KTP, nomor telepon, dan nomor rekening pemilih.
Data ini digunakan untuk menyalurkan uang atau barang kepada pemilih, terutama menjelang hari pencoblosan. “Serangan fajar” ini sering dilakukan melalui metode non-tunai, menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti DANA, GoPay, OVO, hingga transfer via ATM.
Selain itu, ditemukan pola baru berupa pembagian voucher untuk mengambil sembako di toko-toko tertentu. Semua aktivitas ini diarahkan untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada.
“Praktik ini sangat merusak tatanan demokrasi dan mencerminkan lemahnya pengawasan dari penyelenggara Pilkada, seperti Panwaslih dan KIP,” ujar salah satu perwakilan KSPP, Destika Gilang Lestari dalam konferensi pers yang digelar di Warkop Sekber, Banda Aceh, Senin (25/11/2024).
Yang lebih mengkhawatirkan, KSPP menyebutkan bahwa tidak ada satu daerah pun di Aceh yang bebas dari praktik politik uang. Bahkan, wilayah dengan tingkat pendidikan pemilih yang relatif tinggi juga terpengaruh. Ironisnya, belum ada upaya konkret dari penyelenggara Pilkada untuk memberantas fenomena ini.
“Sejauh ini, hanya Kabupaten Bireuen yang aktif melakukan kampanye melawan politik uang, di bawah inisiatif Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen. Namun, langkah ini harus diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh,” tambahnya.
KSPP mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas terhadap pelaku politik uang, baik individu maupun kelompok. Penindakan yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024, hari pencoblosan, sangat penting untuk memberi efek jera.
“Politik uang bukan hanya merusak kualitas Pilkada, tetapi juga mencederai demokrasi yang seharusnya menjadi representasi pilihan rakyat yang murni,” tutup Gilang.
Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam melaporkan setiap indikasi praktik politik uang demi mewujudkan Pilkada yang bersih dan demokratis.
KSPP sendiri terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas yang konsen memantau Pilkada Aceh yaitu, GeRAK Aceh, AWPF, MaHA, Kamu Demres, Koalisi Inklusi, SP Aceh, CYDC, For Hati Banda Aceh, For Hati Aceh dan Flower Aceh.
