Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Rapat ini membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai strategi memperkuat ekonomi rakyat, khususnya di desa dan kelurahan.
Koperasi ini ditujukan untuk memotong rantai pasok kebutuhan pokok serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak dan pinjaman daring ilegal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa hingga Kamis sore sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan berjalannya proses pembentukan di tingkat desa dan kelurahan. “Setiap hari berkembang terus,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan.
Koperasi ini akan menjadi pusat distribusi kebutuhan dasar masyarakat seperti pupuk, sembako, gas elpiji, dan bantuan pemerintah lainnya. Zulhas menjelaskan, koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, serta menjadi agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.
“Ini juga akan memotong rantai pasok, rentenir, pinjol, hingga tengkulak,” tegasnya.
Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan. Selain membentuk koperasi baru, sekitar 130 ribu koperasi lama yang kini stagnan juga akan diberdayakan kembali melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), termasuk dalam menentukan struktur pengurus dan pengawas koperasi.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa target pembentukan 80.000 koperasi ditetapkan selesai secara legal pada Juni 2025. Sementara operasional nasionalnya direncanakan akan dimulai pada 28 Oktober 2025.
Ia menyebut antusiasme desa-desa cukup tinggi, dan optimistis bahwa angka tersebut bisa tercapai dalam waktu dekat.
Dalam mendukung operasional koperasi ini, pemerintah menyiapkan plafon pembiayaan awal sebesar Rp3 miliar per koperasi. Dana tersebut bukan hibah, melainkan bentuk kredit usaha yang akan dikelola secara profesional.
“Nantinya koperasi akan dibina dan diarahkan agar mampu berkembang dan membayar angsuran dari keuntungan yang diperoleh,” ujar Zulhas. Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di seluruh penjuru negeri.
