Bisnisia.id | Jakarta – Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur lewat pertemuan dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir memimpin rombongan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra, Kepala Dinas PUPR Aceh Mawardi, Kadis Pengairan Ade Surya, dan Staf Khusus Menteri Ekraf Rian Firmansyah, dalam sebuah pertemuan penting di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia.
Pertemuan itu bukan sekadar seremonial. Ini adalah kelanjutan dari rangkaian diplomasi pembangunan yang sebelumnya telah dijalin oleh Gubernur Aceh dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pada pertemuan kali ini, kami membawa sejumlah usulan prioritas yang telah dirancang dengan matang. Ini adalah infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Aceh,” ujar M. Nasir usai pertemuan.
Pemerintah Aceh menyebut telah menyempurnakan daftar usulan berdasarkan diskusi dan arahan dari kementerian sebelumnya. Kini, daftar itu kembali disampaikan ke Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur, dengan harapan proses bisa bergerak lebih cepat dan seirama.
“Semua dokumen pendukung sudah kami siapkan. Targetnya, hasil dari pertemuan ini bisa segera diwujudkan dalam bentuk proyek nyata, mulai tahun ini hingga tahun depan,” imbuh Nasir optimistis.
Sementara itu, dari pihak pusat, respon positif juga diberikan. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nasib Faizal, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan dari Pemerintah Aceh.
“Dan sesuai arahan Menko, kita akan memprioritaskan realisasi pembangunan secepatnya di Aceh,” katanya.
Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk tidak tinggal diam dalam membangun. Kolaborasi yang solid dengan kementerian pusat diharapkan menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
