Bisnisia.id | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) akan dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari 2025. Kenaikan harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani, sekaligus memperkuat sektor pangan nasional.
“Sedangkan untuk komoditas jagung diketahui memiliki pasokan cadangan sebanyak 750.000 ton yang akan disalurkan melalui pasar umum tentunya dengan mekanisme yang mampu memberikan harga terbaik,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya usai menggelar rapat koordinasi terbatas di Gedung Graha Mandiri Jakarta, Senin (6/1/2025).
Kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan jagung, salah satu komoditas penting dalam sektor pertanian.
Zulkifli Hasan menyampaikan berbagai arahan strategis lainnya. Salah satunya adalah penghapusan pembatasan (lartas) untuk komoditas gandum yang digunakan sebagai pakan ternak. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasokan pakan, sekaligus mendukung peternak dalam menghadapi tantangan biaya produksi yang tinggi.
Zulkifli Hasan juga menggarisbawahi pentingnya penguatan data penerima program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya untuk komoditas jagung. Sasaran utamanya adalah peternak layer dan broiler mandiri yang membutuhkan dukungan pasokan jagung dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan peninjauan ulang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk dedak atau bekatul, yang merupakan hasil sampingan dari produksi beras. Dedak dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung peternakan dan sektor lain yang terkait dengan ketahanan pangan.
“Kebijakan ini adalah langkah konkret dari komitmen Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan dengan tegas.
Rapat Koordinasi untuk Ketahanan Pangan
Rapat koordinasi terbatas yang digelar di Gedung Graha Mandiri pada 6 Januari 2025 dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi pemerintah dan pihak terkait. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang mewakili Menteri Perdagangan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang mewakili Menteri Pertanian. Selain itu, Staf Ahli Menteri Bidang Pengeluaran Negara dari Kementerian Keuangan, Staf Ahli Menteri BUMN, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (PERPADI), serta Ketua Umum Asosiasi Pedagang Jagung Indonesia (PEJAGINDO) turut hadir untuk memberikan masukan strategis.
Pejabat lainnya yang juga hadir termasuk Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Wilayah yang mewakili Menteri Sekretaris Negara, serta Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Presiden. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Dalam pembahasan, fokus utama diarahkan pada penetapan waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk tiga komoditas utama, yaitu gabah, beras, dan jagung. Selain itu, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai menjadi prioritas di bulan-bulan dengan potensi defisit. Upaya ini sangat relevan menjelang panen raya yang akan berlangsung di awal tahun 2025.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan Indonesia. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memastikan stabilitas harga, menjaga keseimbangan pasokan, dan mendukung kesejahteraan petani serta peternak di seluruh Indonesia.
