Bisnisia.id, Banda Aceh – Di bawah cahaya lampu sidang yang tenang dan suasana khidmat ruang Paripurna DPR Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—berdiri di mimbar kehormatan, Selasa, 15 April 2025. Dengan suara tenang namun tegas, ia menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024—dokumen yang bukan hanya kumpulan angka, tapi juga cerminan kerja keras dan janji yang terus diupayakan kepada rakyat Aceh.
Dihadapan Ketua DPRA Zulfadli, para anggota dewan, Forkopimda, dan para kepala SKPA, Mualem membuka pidatonya dengan penegasan bahwa laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. “Ini adalah cara kami menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja, tetapi juga siap diaudit oleh nurani publik,” ujarnya.
Capaian yang Terukur, Janji yang Diupayakan
Tahun 2024, dalam paparan Mualem, adalah tahun penuh dinamika namun juga pencapaian. Pendapatan daerah tercatat Rp11,45 triliun—mencapai 101,70 persen dari target. Belanja daerah terserap Rp11,34 triliun atau 97,18 persen. Fiskal yang sehat ini, menurut Mualem, diperkuat oleh meningkatnya penerimaan zakat, infak, dan sedekah yang melampaui target dengan capaian Rp95,53 miliar.
Namun bukan angka itu saja yang membuat para hadirin mencatat serius. Penurunan angka kemiskinan dari 14,23 persen menjadi 12,64 persen dan penurunan stunting ke 27 persen memberi pesan bahwa pembangunan mulai menyentuh dapur-dapur rakyat. Pertumbuhan ekonomi Aceh yang mencapai 5,02 persen serta kenaikan PDRB menjadi Rp65,36 triliun menjadi penguat bahwa mesin ekonomi Aceh perlahan kembali bergerak.
Investasi pun menjadi salah satu cerita sukses. Tahun lalu, total investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Asing (PMA) menembus angka Rp9,47 triliun. Sektor pariwisata juga tak kalah menggeliat: 43 event promosi wisata sukses digelar, mendatangkan lebih dari 11 juta kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
Sentuhan Sosial dan Inklusif
Di luar angka makro, pemerintah juga menunjukkan keberpihakan sosialnya. Sebanyak 988 rumah layak huni dibangun, 186 rumah ibadah didirikan, dan lebih dari 51 ribu anak yatim-piatu menerima beasiswa senilai Rp124 miliar lebih. Dalam sektor kesehatan, sebanyak 1,56 juta warga Aceh ditanggung preminya oleh negara melalui Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), dengan anggaran Rp749 miliar.
Pembangunan juga menyasar bidang yang jarang masuk berita utama: pertanian, perikanan, pendidikan dayah, ketenagakerjaan, energi, hingga perlindungan sosial. Semua itu mendorong naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh ke angka 75,36—untuk pertama kalinya masuk dalam kategori “tinggi”.
Penghargaan dan Pengakuan
Di tengah laporan, Mualem juga menyebut sejumlah penghargaan nasional yang diterima Aceh sepanjang tahun: mulai dari bidang lingkungan hidup, pendidikan, pangan, hingga pembangunan kepemudaan. “Semua capaian ini adalah hasil kerja kolektif, kerja ikhlas, dan sinergi dari berbagai pihak,” katanya, sambil menutup pidatonya dengan komitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
