Bisnisia.id | Banda Aceh – Kepala Dinas Peternakan Aceh, Zalsufran, mengimbau masyarakat untuk mengutamakan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) guna memastikan daging yang dikonsumsi berasal dari hewan yang sehat. Namun, ia mengakui bahwa tidak semua kabupaten dan kota di Aceh memiliki RPH. Oleh karena itu, bagi daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut, pemotongan diharapkan dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Prioritas tempat pemotongan telah ditentukan agar memudahkan petugas di lapangan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan daging yang sehat dan aman dikonsumsi,” ujar Zalsufran.
Selain aspek kesehatan, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga daging menjelang tradisi meugang. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mempercepat pembelian daging oleh pegawai negeri sipil (PNS). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi lonjakan permintaan pada 27 dan 28 Februari menjelang Ramadan, yang sering kali menyebabkan kenaikan harga.
“Jika PNS sudah berbelanja lebih awal, maka tidak akan terjadi penumpukan pembelian pada hari-hari menjelang meugang. Ini penting untuk menjaga harga tetap stabil, sesuai dengan hukum ekonomi yang berlaku,” tambahnya.
Untuk memastikan kesehatan ternak yang akan dipotong, hewan-hewan dikumpulkan di lokasi tertentu sebelum diperiksa oleh petugas berwenang, termasuk dokter hewan yang telah mendapat izin dari pemerintah maupun pihak swasta.
Zalsufran juga mengungkapkan bahwa jumlah sapi dan kerbau di Aceh saat ini mencapai sekitar 33.600 ekor, yang diperkirakan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, untuk memastikan pasokan tetap stabil, Aceh juga mendatangkan ternak dari luar daerah. Hewan yang masuk dari luar Aceh diperiksa kesehatannya secara ketat di perbatasan, bahkan sebelum masuk ke RPH dan sebelum dipotong.
“Ternak dari luar Aceh diperiksa lebih ketat, mulai dari perbatasan hingga tahap akhir sebelum pemotongan. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyakit yang terbawa masuk ke Aceh,” jelasnya.
Mengenai penyakit mulut dan kuku (PMK), Zalsufran memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan kasus baru di Aceh. Ia berharap kondisi ini terus berlanjut dan Aceh tetap bebas dari PMK.
“Sampai hari ini, insya Allah belum ada yang melaporkan lagi dan kita berdoa bersama semoga tetap zero sampai seterusnya,” ujarnya.
