Bisnisia.id | Banda Aceh – Meskipun literasi keuangan di Provinsi Aceh menunjukkan perkembangan positif di bidang perbankan, tantangan besar masih ada, terutama dalam sektor asuransi dan keuangan syariah. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof. Dr. Hafas Furqani, dalam wawancaranya baru-baru ini.
Hafas menjelaskan bahwa secara umum, masyarakat Aceh sudah cukup familiar dengan layanan perbankan. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan bank untuk menabung dan bertransaksi. Namun, di sisi lain, literasi terkait asuransi, khususnya selain BPJS dan JKA, masih terbilang rendah. “Meskipun BPJS dan JKA sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya asuransi jiwa dan produk asuransi lainnya masih minim,” ujar Hafas, Banda Aceh, Jum’at, (22/11/2024).  Â
Hafas juga menyoroti bahwa budaya lokal Aceh memengaruhi cara masyarakat dalam mengelola keuangan. Masyarakat Aceh cenderung lebih memilih investasi tradisional seperti membeli tanah atau emas. “Ini adalah kebiasaan yang sudah diwariskan turun-temurun. Namun, di era digital seperti sekarang, ada peluang untuk mengenalkan produk keuangan modern seperti investasi di pasar modal atau melalui fintech,” tambahnya.
Berdasarkan data terkini, literasi dan inklusi keuangan di Aceh masih menghadapi banyak tantangan. Menurut program literasi keuangan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 70% dari UMKM di Aceh sudah memiliki akses ke sektor keuangan formal. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian besar UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan, baik untuk tabungan, investasi, maupun pembiayaan usaha.
Sektor keuangan syariah juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip Islam, tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan ini masih terbilang rendah. Prof. Dr. Hafas menyebutkan bahwa forum seperti Forum Edukasi dan Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) di Aceh, yang melibatkan santri dan pelaku UMKM, bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. “Program ini sangat penting, terutama untuk memperkenalkan keuangan syariah kepada generasi muda dan pelaku UMKM yang selama ini lebih mengandalkan cara tradisional dalam mengelola keuangan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya ini, sejumlah pesantren di Aceh juga mulai mengimplementasikan layanan keuangan syariah inklusif, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan berbasis syariah. “Ini adalah langkah positif untuk mengedukasi masyarakat, terutama di kalangan pesantren yang memiliki pengaruh besar dalam budaya dan ekonomi masyarakat Aceh,” tambahnya.
Peran lembaga keuangan syariah, seperti Bank Aceh dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, sangat vital dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Hafas menekankan pentingnya lembaga-lembaga ini untuk lebih aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait produk-produk keuangan syariah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masih banyaknya masyarakat di daerah pedesaan yang belum terbiasa dengan transaksi digital dan lebih memilih melakukan transaksi secara tatap muka. Hafas menyarankan agar lembaga keuangan syariah terus berinovasi dan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. “Masyarakat di daerah pedesaan membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan edukasi yang lebih intensif, terutama mengenai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan digital,” ujar Hafas.
Di sisi lain, Aceh memiliki potensi besar dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Hafas menyebutkan bahwa tradisi berwakaf dan berzakat di Aceh sangat kuat, dan potensi ini bisa menjadi sumber daya besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk mengurangi angka kemiskinan. “Namun, pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang lebih profesional, dengan melibatkan para ahli dan lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengelola dana zakat dan wakaf secara efisien. “Ini sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan, dan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Aceh,” tambah Hafas.
Hafas juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama bagi generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. “Lembaga keuangan syariah harus terus berinovasi dengan menghadirkan layanan yang lebih digital dan efisien, agar dapat memenuhi kebutuhan generasi milenial yang sudah sangat terbiasa dengan teknologi,” jelasnya.
Penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya ini, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, LSM, dan media, untuk bersama-sama meningkatkan literasi keuangan. Dengan demikian, generasi muda di Aceh dapat lebih memahami dan mengoptimalkan layanan keuangan syariah dalam kehidupan mereka.
Hafas optimis bahwa dengan upaya yang terkoordinasi dan dukungan dari berbagai pihak, Aceh dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat, serta memanfaatkan potensi zakat dan wakaf untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata.
