Kinerja APBN Aceh: Pendapatan Capai Rp5,08 Triliun, Belanja Rp37,49 Triliun Hingga September 2024

Bisnisia.id | Banda Aceh – Kinerja APBN di Aceh hingga akhir September 2024 menunjukkan performa yang stabil dan mengarah pada pencapaian target tahunan. Hal ini diungkapkan dalam rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh yang digelar rutin setiap bulan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh.

Kegiatan ini melibatkan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Diskusi difokuskan pada evaluasi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN di wilayah Aceh.

Hingga 30 September 2024, realisasi total pendapatan mencapai Rp5,08 triliun atau 72,85% dari target. Angka ini mencakup penerimaan pajak sebesar Rp3,88 triliun atau 63,20% dari target, dan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp239,39 miliar, yang melampaui target dengan pencapaian 126,09%.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja yang baik dengan total penerimaan Rp955,73 miliar atau 149,96% dari target. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dari sektor penerimaan pajak, kontribusi terbesar berasal dari sektor administrasi pemerintahan dengan Rp1,47 triliun (37,98%), disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp429,88 miliar (11,07%), sektor keuangan dan asuransi sebesar Rp404,57 miliar (10,42%), dan sektor industri pengolahan yang menyumbang Rp356,54 miliar (9,18%). Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang Rp254,38 miliar (6,55%), menunjukkan peran penting sektor primer dalam ekonomi Aceh.

Baca juga:  Perkara Karyawan BSI Aceh Salahgunakan Dana Nasabah Diserahkan ke Jaksa

Di bidang PNBP yang dikelola DJKN, terdapat peningkatan pada penerimaan dari lelang sebesar 7,25% menjadi Rp2,54 miliar. Realisasi Pokok Lelang juga meningkat 8,72% menjadi Rp80,01 miliar. Peningkatan ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas lelang.

Dalam pengelolaan piutang negara, penerimaan biaya administrasi piutang naik signifikan sebesar 140% menjadi Rp71,50 juta, sementara penurunan outstanding piutang mencapai 59,22%, setara Rp4,06 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menekan piutang yang belum terselesaikan.

Pada September 2024, Aceh mencatat inflasi tahunan (year on year) sebesar 1,50%, inflasi tahun berjalan (year to date) sebesar 1,31%, dan deflasi bulanan (month to month) sebesar -0,52%. Angka inflasi tahunan ini sudah berada dalam batas bawah sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1%.

Baca juga:  Pesta UMKM Aceh Besar Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas

Deflasi di Aceh terutama disebabkan oleh panen komoditas seperti cabai merah dan padi yang meningkatkan suplai dan menurunkan harga. Faktor lain adalah penurunan harga yang diatur pemerintah, seperti bahan bakar minyak dan tarif air minum, yang turut mendukung stabilitas inflasi di tingkat regional.

Namun, penurunan inflasi secara nasional yang terjadi lima bulan berturut-turut menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat.

Kanwil DJPb Aceh memantau kondisi ini untuk memastikan dampak pada perekonomian lokal, terutama dalam menghadapi tantangan daya beli masyarakat yang melemah.

Selain mengelola APBN, Kanwil DJPb juga berperan dalam memantau penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Aceh.

Penyaluran KUR tertinggi terjadi di Aceh Utara dan Pidie, dengan skema Mikro yang didominasi sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Di sisi lain, penyaluran UMi tertinggi terjadi di Bireuen, diikuti Bener Meriah.

PNM menjadi penyalur UMi terbesar di Aceh, bersama dengan Komida Syariah dan LKMS Mahirah, yang mencerminkan peran penting lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi mikro di daerah.

Sebagai bagian dari perannya sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Aceh terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan praktisi ekonomi lokal, untuk menyusun kajian yang mendalam tentang perekonomian Aceh.

Baca juga:  Nova Raudhalia, Siswa MAN 4 Aceh Besar Terima Piagam Penghargaan Inisiator Muda MB24

“Kami membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak di Aceh, baik untuk kebutuhan data maupun kajian bersama, demi sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat,” kata Kepala Kanwil DJPb Aceh.

Di tengah pencapaian ini, Kanwil DJPb juga mengingatkan masyarakat akan maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kepala Bidang Humas DJPb Aceh menjelaskan bahwa semua pembayaran pajak resmi hanya melalui kode billing yang diterbitkan pemerintah dan dibayarkan langsung ke Kas Negara.

Masyarakat diminta waspada terhadap berbagai modus yang meminta pembayaran melalui rekening pribadi atau lembaga, dan diminta melaporkan indikasi penipuan ke saluran pengaduan resmi DJP.

Laporan kinerja ini menyoroti sinergi antarinstansi di bawah Kemenkeu-Satu yang berupaya memastikan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan pengeluaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap sektor-sektor prioritas seperti perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya tahan Aceh di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.

Editor:

Bagikan berita:

Popular

Berita lainnya

Pertamina Temukan Potensi 1.8 Triliun Kaki Kubik Gas Bumi di Sulawesi Tengah

Bisnisia.id | Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE),...

Haji Uma: Ada Oknum dalam Jaringan TPPO

Bisnisia.id | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Daerah...

BI Lhokseumawe Waspadai Uang Mutilasi

Bisniskita.id | Banda Aceh - Maraknya muncul di media...

Pj Bupati Aceh Besar Panen Cabai Bersama Petani Kuta Cot Glie

Bisniskita.id | Jantho - Penjabat(Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto...

Menteri Kehutanan ke Aceh, Hibah Lahan 20.000 Hektar Presiden Direalisasi

Bisnisia.id | Bener Meriah – Penjabat Gubernur Aceh, Dr....

Terima Kunjungan Relawan Red Cross Norwegia, PJ Gubernur Safrizal: Semua Berkat Partisipasi Anda

Bisnisia.id | Aceh Barat – Keberhasilan proses rekonstruksi dan...

Hentikan Polemik, Menteri ESDM Pilih Nasri Sebagai Kepala BPMA

Bisnisia.id | Banda Aceh - Polemik seleksi calon kepala...

Asal Muasal Aceh Dijuluki Serambi Mekkah

Bisniskita.id | Banda Aceh - Aceh merupakan provinsi yang...

Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Provinsi RI

Bisniskita.id | Banda Aceh - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan...

Pengurus Jurnalis Ekonomi Aceh Resmi Dilantik

Pengurus Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) periode 2024-2027 resmi dilantik...

Bank Aceh Dorong Kemandirian Ekonomi Lewat Program Peduli

Bisnisia.id | Banda Aceh – Sebagai bentuk tanggung jawab...

Aceh Perlu Sumber Dana Tambahan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Banda Aceh - Provinsi Aceh perlu mengambil langkah baru...

Pendapatan Telkom Paruh 2024 Sebesar Rp75,3 Triliun

BISNISIA.ID, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom)...

Yandex Tertarik Kembangkan Ekosistem Digital Indonesia Fokus pada AI dan Pusat Data

Bisnisia.id | Jakarta – Indonesia semakin menarik perhatian raksasa...

Menjajaki Pantai Ceunamprong di Aceh Jaya, Cocok Untuk Menikmati Sunset

Pesona Pantai Ceunamprong di Aceh Jaya, Ada Kolam Pemandian...

Pertamina Dukung Penuh Swasembada Energi dan Net Zero 2060

BISNISA.ID| JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyatakan dukungan penuh...

Mualem ke Pemimpin Baru Simeulue: Kelola Potensi, Sejahterakan Rakyat

Bisnisia.id | Simeulue - Kabupaten Simeulue bukan sekadar gugusan...

Tanpa Sertifikasi ISPO, Perusahaan Sawit Aceh Sulit Tembus Pasar Global

Bisnisia.id | Banda Aceh - Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm...

Mengubah Limbah Tulang Tuna Menjadi Komoditas Berharga

Bisnisia.id | Banda Aceh - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi,...