Bisnisia.id | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau para gubernur untuk menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2025.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menyatakan bahwa regulasi terkait UM 2025 saat ini masih dalam tahap kajian.
“Saat ini, regulasi kebijakan UM tahun 2025 masih dalam proses kajian. Oleh karena itu, Kemnaker meminta para gubernur untuk menunggu regulasi terbaru,” ujar Sunardi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (21/11/2024).
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran kepada para gubernur untuk menunggu keputusan resmi terkait UM 2025. Regulasi ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
“Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan MK tersebut,” tambah Sunardi.
Proses penyusunan kebijakan UM 2025 dilakukan secara inklusif dengan melibatkan pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemnaker juga memastikan prinsip meaningful participation dalam setiap tahapannya, yang telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pembahasan ini dilakukan secara inklusif dan transparan. Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha,” jelas Sunardi.
Sunardi juga meminta semua pihak untuk bersabar menunggu pengumuman regulasi resmi terkait UM 2025. Pemerintah berkomitmen untuk menyusun kebijakan yang cermat, teliti, dan adil demi menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.
“Yang pasti, UM 2025 akan mengalami kenaikan,” tegas Sunardi.
Lebih lanjut, Kemnaker menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif. Kenaikan UM diharapkan dapat mendukung daya beli pekerja serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.
