Bisnisia.id | Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) hari ini melaksanakan koordinasi tahunan terkait rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter tahun 2025. Kegiatan ini menegaskan sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari amanat sejumlah undang-undang, termasuk UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, serta UU No. 24 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2008 terkait pengelolaan Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
“Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan kebijakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejalan dengan arah operasi moneter Bank Indonesia (BI), sekaligus mempertimbangkan dinamika ekonomi serta perkembangan pasar keuangan domestik dan global,” demikian disampaikan dalam Siaran Pers Bersama: Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Negara dan Operasi Moneter Tahun 2025, Jakarta, 27 Desember 2024.
Pemerintah akan mengelola APBN 2025 secara pruden dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB atau Rp616 triliun. Defisit ini akan dibiayai melalui penerbitan utang netto sebesar Rp775,8 triliun, termasuk penerbitan SBN di pasar domestik, penarikan pinjaman dalam dan luar negeri, serta strategi pembiayaan lain yang fleksibel dan terukur.
Bank Indonesia, di sisi lain, memastikan kebijakan moneter 2025 tetap fokus pada pengendalian inflasi dalam kisaran 2,5±1% dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Operasi moneter BI akan melibatkan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk menjaga kecukupan likuiditas, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta dinamika ekonomi global dan domestik.
Kedua lembaga juga sepakat bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang kuat. Mekanisme bilateral debt switch akan digunakan untuk menggantikan SBN jatuh tempo dengan tenor lebih panjang sesuai kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah.
Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
