Bisnisia.id | Banda Aceh — Pasca pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif, sektor industri kreatif diharapkan dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di Aceh. Dengan 17 subsektor yang mencakup seni pertunjukan, aplikasi, film, hingga pengembangan gim, kerja-kerja kreatif di Aceh diyakini dapat berkembang pesat apabila didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang tepat.
Kunjungan Staf Khusus Menteri Ekonomi Kreatif ke Aceh baru-baru ini menjadi sinyal kuat akan keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Salah satu fokus utama adalah pembentukan dinas atau badan khusus yang menangani pengembangan ekonomi kreatif secara lebih terstruktur dan berkelanjutan di Aceh.
Davi Abdullah, M.Sn., seorang pelaku ekonomi kreatif sekaligus budayawan Aceh, menyambut baik langkah ini. Ia menilai kehadiran lembaga khusus akan membuka ruang yang lebih besar bagi para pelaku kreatif lokal.
“Saya telah menyiapkan beberapa konsep pengembangan ekonomi kreatif di Aceh. Salah satunya adalah program peningkatan kapasitas bagi mahasiswa dan pemuda, khususnya di bidang konten kreator dan perfilman. Bersama Aceh Bergerak, kami juga telah menyusun Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif Aceh,” ujar Davi.
Ia menambahkan, sektor konten digital dan perfilman merupakan dua subsektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Aceh, mengingat tingginya minat generasi muda serta kekayaan budaya dan alam Aceh yang bisa menjadi sumber inspirasi berkarya.
Davi Abdullah berharap dukungan dari Pemerintah Aceh bisa segera direalisasikan, mengingat Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya yang merupakan putra Aceh memberikan peluang besar bagi daerah ini untuk mempercepat pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dengan kolaborasi lintas sektor serta kesiapan para pelaku kreatif lokal, Aceh diyakini dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.
“Pemerintah Aceh diharapkan menyiapkan tim khusus untuk menyambut rencana Kementerian Ekonomi Kreatif dalam membentuk badan khusus sebagai representasi pemerintah pusat di Aceh,” tutup Davi Abdullah.
