Bisnisia.id | Banda Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh bekerja sama dengan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) meluncurkan buku Dua Dekade Deforestasi di Aceh: Dari Hilangnya Hutan hingga Penurunan Kesejahteraan di Aula Gedung BPS Aceh, Selasa (25/2/2025).
Buku ini mengungkap dampak hilangnya hutan terhadap lingkungan serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Aceh dalam kurun waktu 2003–2023.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, A. Hanan, menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menangani deforestasi. Menurutnya, hilangnya hutan di Aceh bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi masyarakat dan ekonomi lokal.
“Deforestasi bukan hanya tentang hilangnya tutupan hutan, tetapi juga meningkatnya risiko bencana alam, terganggunya keseimbangan ekosistem, serta berkurangnya sumber daya yang menopang kehidupan masyarakat. Pemerintah Aceh terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk melindungi dan memulihkan hutan kita,” ujarnya.
Hanan juga menjelaskan bahwa Aceh memiliki kawasan hutan seluas 3,5 juta hektare berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 580 Tahun 2018. Namun, tekanan terhadap hutan masih tinggi akibat aktivitas ilegal, alih fungsi lahan, serta ekspansi industri.
Sekretaris Yayasan HAkA, Badrul Irfan, menyoroti dampak deforestasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Yayasan HAkA, selama dua dekade terakhir (2003–2023), Aceh telah kehilangan sekitar 324.488 hektare hutan, atau sekitar 10% dari luas tutupan hutan pada 2023 yang tercatat sebesar 3,33 juta hektare.
“Aceh bukan hanya rumah bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat. Jika deforestasi terus terjadi, kita akan menghadapi peningkatan bencana, kehilangan sumber daya alam, serta penurunan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Badrul berharap publikasi ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, masyarakat sipil, serta semua pihak yang berkepentingan dalam merancang kebijakan dan langkah konkret untuk melindungi serta memulihkan hutan Aceh.
Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan Nasution, menekankan bahwa data yang akurat sangat penting dalam perumusan kebijakan untuk mengatasi deforestasi dan dampaknya.
“Data sangat penting untuk memahami kondisi Aceh saat ini. Deforestasi berkontribusi terhadap meningkatnya bencana dan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kami di BPS Aceh berkomitmen untuk terus menyediakan data berkualitas guna mendukung kebijakan konservasi dan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Ahmadriswan juga menambahkan bahwa buku ini menunjukkan adanya trade-off antara pemanfaatan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kondisi ini jika semua pihak bekerja sama dalam menjaga hutan Aceh.
“Aceh belum terlambat. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hutan dan lingkungan,” tutupnya.
