BISNISIA.ID – Direktur Eksekutif Perkumpulan Forum Bangun Investasi Aceh (For-Bina), Muhammad Nur menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia, khususnya Aceh, yang menjadi sektor strategis bagi ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberlanjutan kelapa sawit merupakan agenda jangka panjang yang harus dilaksanakan secara sistematis.
Muhammad Nur menyoroti sejumlah isu krusial yang harus segera diatasi, salah satunya adalah masalah tata kelola lahan yang sering menjadi sumber konflik. “Banyak konflik lahan yang masih terjadi, dan ini harus diselesaikan. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat, terutama melalui program plasma, juga perlu diperbaiki agar kesejahteraan petani yang hidup di sekitar perkebunan dapat terjamin,” jelasnya dalam sebuah diskusi terkait sawit di Banda Aceh, Jumat (11/10/2024).
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan hasil perkebunan yang bisa diterima oleh pasar global. Ketidakpastian harga sawit menjadi salah satu tantangan terbesar yang berdampak langsung pada petani. “Ketidakpastian harga sering kali menyebabkan harga sawit anjlok, dan ini sangat mempengaruhi petani. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab dalam memastikan stabilitas harga dan skema pembelian dari pengusaha,” tambah Muhammad Nur.
Selain itu, Muhammad Nur menyebut bahwa hilirisasi kelapa sawit dapat dilihat dari beragam produk turunan, seperti biosolar, yang kini semakin berkembang. “Hilirisasi dan keberlanjutan sawit di Indonesia dan global merupakan hal yang pasti. Produk turunan kelapa sawit, seperti biosolar, sudah memiliki pangsa pasar tersendiri,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait lingkungan hidup, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan pasar. “Perbaikan tata kelola sangat diperlukan agar kelapa sawit tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan tetap bisa bersaing di pasar global.”
Forbina juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam mendorong skema keadilan ekonomi yang lebih merata. Menurut Muhammad Nur, hilirisasi kelapa sawit bukan hanya tentang keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara. “Ini adalah kebutuhan semua orang, bukan hanya satu atau dua golongan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit secara menyeluruh,” tutupnya.
Dalam pernyataannya, Muhammad Nur juga menekankan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada dengan standar internasional terkait kelapa sawit. Isu keberlanjutan, termasuk standar seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), harus diperhatikan untuk memastikan sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar global.
Dengan perbaikan tata kelola dan komitmen yang kuat dari semua pihak, Muhammad Nur optimistis sektor kelapa sawit di Indonesia, khususnya Aceh, dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi nasional.
