BISNISIA.ID – Besaran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025 yang tersedia hanya Rp 3.600 triliuan, masih jauh dari yang dibutuhkan yakni 3.900 triliun. Kekkuarangan Ro 300 triliun akan dipenuhi dengan cara memburu potensi pajak yang belum digarap maksimal dan kasus-kasus pengemplang pajak.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, seperti dilansir oleh Bisnis.com, Kamis (10/10/2024) menuturkan pihaknya tidak khawatir untuk menutupi kekurangan APBN Rp 300 triliun karena masih banyak potensi pajak yang masih bisa digali.
“Kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” ujar Drajad.
Dia mengatakan banyak kasus pajak yang sudah incrah dan tidak diajukan peninjauan kembali masuk dalam target penggalian pajak. Bukan hanya itu, banyak wajib pajak yang telah lama tidak membayar pajak.
Prabowo memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp300 triliun untuk tahun 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8% dalam lima tahun ke depan. Dana tersebut diperlukan untuk membantu ekonomi tumbuh di kisaran 5,8% hingga 5,9% pada tahun 2025, yang akan menjadi pijakan bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 6%-7%, hingga mencapai 8% pada tahun-tahun berikutnya.
“Pada 2025, pertumbuhan minimal harus mencapai 5,8% hingga 5,9% agar kita memiliki landasan kuat untuk mengejar pertumbuhan lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Namun, masih ada kekurangan dana sekitar Rp300 triliun,” ujarnya.
Sebagai informasi, alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan mencapai Rp3.621,3 triliun, sementara penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun. Kekurangan antara belanja dan penerimaan negara tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan utang, dengan tetap mempertahankan defisit anggaran sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).
