Bisnisia.id, Lhokseumawe – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, mendesak penguatan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe agar sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke kantor PT Patriot Nusantara Aceh (Patna), Kamis (8/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah menegaskan bahwa kendali atas lahan dan pelabuhan di KEK Arun masih menjadi hambatan utama dalam menarik investasi besar ke Aceh.
“Banyak investor datang, tapi ketika mereka tanya soal sewa lahan, kita bingung jawab. Karena yang pegang kendali bukan kita, tapi instansi pusat,” ujarnya.
Menurutnya, ini bukan sekadar soal birokrasi, tapi menyangkut kedaulatan ekonomi daerah. Fadhlullah pun membeberkan bahwa dirinya dan Gubernur Aceh telah menyampaikan langsung persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sampaikan ke Presiden: mohon pelabuhan ini diizinkan dipakai. Respons Presiden sangat positif. Kata beliau: hibah, bukan pinjam. Itu sinyal kuat yang harus kita tindak lanjuti bersama,” tegasnya.
Ia pun meminta PT PEMA dan PT Patna segera menyiapkan data lengkap, termasuk profil kawasan, skema investasi, hingga potensi pendapatan daerah jika pengelolaan aset diserahkan ke Aceh.
“Kita harus bergerak cepat. Jangan tunggu bola. Siapkan semua data untuk kita presentasikan langsung ke pusat,” katanya.
Direktur PT Patna, Kusuma Indra, mengungkapkan hingga saat ini pelabuhan dan lebih dari separuh lahan di KEK Arun masih dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
“Kami ditunjuk sebagai pengelola kawasan, tapi tidak punya kendali atas aset utama. Ini menyulitkan ketika bernegosiasi dengan investor,” ujarnya.
Padahal, kawasan KEK Arun menawarkan insentif menarik, seperti pembebasan pajak hingga 10 tahun untuk investasi Rp100 miliar, bahkan 20 tahun bebas pajak untuk investasi di atas Rp1 triliun. Dua perusahaan—PAG dan NPK—telah lebih dulu memanfaatkan fasilitas tersebut.
Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, menyebut bahwa penguatan peran PT Patna dan pengalihan pengelolaan aset akan mendorong KEK Arun masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kalau aset ini bisa kita kelola sendiri, maka keuntungan dari penyewaan dan pengelolaan akan kembali ke kas daerah. Ini bukan hanya soal investasi, tapi soal kemaslahatan ekonomi masyarakat Aceh,” tegas Mawardi.
Menutup pertemuan, Wagub Fadhlullah memastikan bahwa Pemerintah Aceh akan segera bersurat resmi ke Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan hak kelola atas lahan dan pelabuhan di KEK Arun.
“Aceh harus punya kendali atas aset strategisnya sendiri. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal masa depan ekonomi kita.”
